Tokoh Agama di Kota Madiun Imbau Masyarakat Tolak People Power dan Kegiatan Inskonstitusional

Seruan tolak people power dan tindakan inkonstitusional pasca Pemilu 2019, juga dsampiakan oleh kalangan tokoh agama di Kota Madiun.

Tokoh Agama di Kota Madiun Imbau Masyarakat Tolak People Power dan Kegiatan Inskonstitusional
istimewa
Ilustrasi massa 

TRIBUNJATIM.COM, MADIUN - Seruan tolak people power dan tindakan inkonstitusional pasca Pemilu 2019, juga dsampiakan oleh kalangan tokoh agama di Kota Madiun.

Seperti yang dikatakan, Ketua FKUB Kota Madiun M Dahlan. Ia mengimbau kepada masyarakat agar tidak mudah terprovokasi dengan ajakan yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan.

"Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat Kota Madiun, menjelang ditetapkannya presiden dan wakil presiden, hasil dari Pemilu pada 17 Aprik 2019, hendaknya tetap tenang, tidak mudah terprovokasi, adanya ajakan-ajakan, untuk mengadakan people power, sebab pemilu sudah dilaksanakn secara demokratis sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku,"katanya, Senin (13/5/2019).

FPI Benarkan Edaran Pesan WhatsApp Aksi Ormas di Surabaya hingga Fakta Soal Kemungkinan People Power

Ketua NU Sampang Ajak Warga Menghormati Keputusan KPU dan Tidak Terprovokasi Isu People Power

Ia mengimbau kepada masyarakat Kota Madiun agar mempercayakan pelaksanaan tahapan pemilu ini kepada KPU dan Bawaslu RI. Bagi yang merasa dicurangi dapat menempuh melalui jalur hukum yang berlaku yang tidak melanggar inkonstitusional.

"Mari kita serahkan sepenuhnya, kepada mekanisme yang sudah ada, dan bisa menerima hasil ketetapan yang akan disampaikan pada 22 Mei 2019," katanya.

Begitu juga dikatakan oleh Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kota Madiun, Mashud. Ia mengatakan, kepada seluruh tokoh lintas agama di Kota Madiun agar tidak terpancing dengan isu tersebut.

TERBARU Nasib Pengancam Jokowi, Pernikahan Gagal hingga Hukuman Mati, Lihat Temuan Barang di Rumah

Sebaliknya, dia menyarankan agar masyarakat bijak menyikapi persoalan politik nasional. “Percayakan tugas ini kepada KPU dan Bawaslu. Biarkan mereka bekerja sesuai dengan tupoksi mereka,” katanya.

Mashud menambahakn, jangan sampai karena hanya perbedaan pilihan politik hubungan persatuan antar kelompok masyarakat kemudian terpecah.

“Kami mengharpkan masyarakat tidak mudah terpengaruh dengan adanya isu-isu people power. Jangan sampai bulan Ramadan ini kemudian dikotori dengan pertikaian politik,” imbuhnya.

Penulis: Rahadian Bagus
Editor: Melia Luthfi Husnika
Sumber: Surya
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved