Sidang LSM Gugat Bupati Kediri Ditunda

Sidang perdana gugatan LSM Komite Penegak Perjuangan Rakyat (KPPR) yang menggugat Bupati Kediri dr Haryanti Sutrisno ke Pengadilan Negeri (PN)

Sidang LSM Gugat Bupati Kediri Ditunda
(Surya/Didik Mashudi)
Sunaryo dan Sutasmaji dari LSM KPPR sewaktu menghadiri sidang gugatan terhadap Bupati Kediri di PN Kabupaten Kediri, Kamis (16/5/2019). 

TRIBUNJATIM.COM, KEDIRI - Sidang perdana gugatan LSM Komite Penegak Perjuangan Rakyat (KPPR) yang menggugat Bupati Kediri dr Haryanti Sutrisno ke Pengadilan Negeri (PN) Kabupaten Kediri ditunda. Masalahnya pihak tergugat tidak ada yang hadir, Kamis (16/5/2019).

Sidang gugatan LSM terhadap Bupati Kediri dipimpin ketua majelis hakim Guntur,SH dengan anggota Fahmi,SH dan Melina Nawang Wulang,SH.

Pada sidang pertama ini hanya dihadiri kubu penggugat yakni Sutasmaji dan Sunaryo, pegiat LSM KPPR.

Ketua majelis hakim Guntur,SH pada awal sidang sempat mempertanyakan akte notaris pendirian dari LSM KPPR kepada pihak penggugat. Selain itu juga mengecek KTP kedua penggugat dengan nama yang tertera pada akte notaris.

Setelah pengecekan selesai, ketua majelis hakim Guntur,SH menyampaikan sidang ditunda pada Kamis (23/5) pekan depan. Sidang perdana gugatan terhadap Bupati Kediri ditutup.

Pada sidang pertama ini juga dihadiri peserta tes perangkat desa yang dirugikan dengan seleksi yang diduga diwarnai KKN.

Diberitakan sebelumnya LSM Komite Penegak Perjuangan Rakyat (KPPR) menggugat Bupati Kediri dr Haryanti Sutrisno ke Pengadilan Negeri (PN) Kabupaten Kediri karena dituding membiarkan terjadinya pelanggaran dalam rekrutmen perangkat desa.

Penggugat mempersoalkan penjaringan, penyaringan, ujian pengisian perangkat desa di Kabupaten Kediri sebagai perbuatan melawan hukum.

Vanessa Angel Curhat Makin Tertekan Jalani Sidang Prostitusi Online: Saya Stres dan Segera Selesai

Syahrini Tulis Peribahasa tentang Padi Terbalik, Jadi Sorotan dan Ramai Dibalas Plesetan Kocak

Dikenal Warga Jodipan Kreatif, Sugeng Si Pemutilasi Dulunya Bekerja sebagai Penjahit

Pengisian perangkat desa yang telah dilakukan mulai 6 Maret 2019 dan seterusnya cacat yuridis dan tidak sah. Diduga pengisian perangkat desa ada rekayasa nilai ujian yang melawan hukum sehingga pengisian perangkat desa tidak sah dan batal demi hukum.

Penggugat juga memohon pengadilan memerintahkan proses ulang penjaringan, penyaringan pengisian perangkat desa sesuai dengan perundangan yang berlaku.

Ada 167 desa yang melaksanakan ujian pengisian perangkat desa bekerja sama dengan Universitas Brawijaya dan IAIN Tulungagung sebagai pembuat soal ujian dan penilai.(dim/TribunJatim.com).

Penulis: Didik Mashudi
Editor: Yoni Iskandar
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved