23 Elemen Massa Forum Umat Islam ke DPRD Jatim, Minta Pemerintah Usut Kematian 600 Petugas Pemilu

Ratusan Massa dari 23 Elemen Forum Umat Islam Datangi DPRD Jatim, Minta Pemerintah Usut Kematian 600 Petugas Pemilu.

23 Elemen Massa Forum Umat Islam ke DPRD Jatim, Minta Pemerintah Usut Kematian 600 Petugas Pemilu
SURYA/BOBBY CONSTANTINE KOLOWAY
Sebanyak 23 elemen organisasi massa yang menamakan diri sebagai Forum Umat Islam Indonesia mendatangi Gedung DPRD Jatim, Jumat (17/5/2019) dan diterima oleh Anggota DPRD Jatim, A Basuki Babussalam. 

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Sebanyak 23 elemen organisasi massa yang menamakan diri sebagai Forum Umat Islam Indonesia mendatangi Gedung DPRD Jatim, Jumat (17/5/2019).

Mereka menuntut DPRD mendorong pemerintah ikut mengusut kematian ratusan petugas pemilu selama penyelenggaraan pesta demokrasi lalu.

"Kami berharap kepada DPR agar mendorong pemerintah untuk ikut mengusut tuntas penyebab kematian lebih dari 600 orang petugas pemilu lalu," kata salah satu perwakilan aksi ini, Indra Rouf di sela acara tersebut.

Ratusan Massa Forum Umat Islam Mulai Padati Area Bawaslu Jatim, Bentangkan Spanduk & Lakukan Orasi

Besok Bakal Ada Orasi & Doa Bersama Massa Forum Umat Islam di Bawaslu Jatim, Tuntutan Terkait Pemilu

Massa Ratu Adil Demo Bawaslu Jatim Minta Situng KPU Dihentikan dan Capres Ini Didiskualifikasi

Menurutnya, kematian para penyelenggara pemilu tersebut tak wajar. "Sehingga, hal ini harus ada langkah pengusutan secara langsung dari pemerintah," katanya.

Selain itu, pihaknya juga berharap kepada pemerintah untuk mengawal proses demokrasi secara adil dan transparan agar menghasilkan produk pemerintah sesuai dengan amanat konstitusi.

"Pemilu wajib menghasilkan pemimpin dari proses yang jujur dan adil," tegasnya.

Selain soal pemilu, ia juga mendesak pemerintah pusat untuk mengkaji ulang penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) terkait proyek One Belt One Road (OBOR).

Bahkan elemen ini juga mendesak pemerintah untuk membatalkan kerjasama yang melibatkan pebisnis Indonesia dan Tiongkok ini.

"Program MoU Terkait proyek OBOR di Indonesia harus dibatalkan! Sebab, hal ini akan melemahkan kedaulatan ekonomi dan politik RI," tegasnya.

"Aspirasi kedaulatan rakyat harus ditegakkan! Kami meminta DPRD ikut mendorong pemerintah mengakomodasi instruksi kami," jelasnya.

Halaman
12
Penulis: Bobby Constantine Koloway
Editor: Sudarma Adi
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved