Pemkab Pasuruan Pertahankan Predikat Opini WTP

Pemerintah Kabupaten Pasuruan meraih predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Pemkab Pasuruan Pertahankan Predikat Opini WTP
(Surya/Galih Lintartika)
Penyerahan piagam tersebut dilakukan oleh Kepala BPK-RI Perwakilan Jawa Timur Heri Purwaka kepada Bupati Pasuruan, Irsyad Yusuf, Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Sudiono Fauzan dan Sekda Kabupaten Pasuruan, Agus Sutidji, di Auditorium Kantor BPK Perwakilan Jawa Timur di Sidoarjo, Jumat (17/05/2019). 

TRIBUNJATIM.COM, PASURUAN - Pemerintah Kabupaten Pasuruan meraih predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Opini WTP yang keenam kalinya ini diberikan oleh BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2018yang dianggap baik.

Penyerahan piagam tersebut dilakukan oleh Kepala BPK-RI Perwakilan Jawa Timur Heri Purwaka kepada Bupati Pasuruan, Irsyad Yusuf, Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Sudiono Fauzan dan Sekda Kabupaten Pasuruan, Agus Sutidji, di Auditorium Kantor BPK Perwakilan Jawa Timur di Sidoarjo, Jumat (17/5/2019).

Dalam berkas hasil pemeriksaan, BPK berdasarkan UU Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan UU Nomor 15 tahun 2006 tentang BPK telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan tahun anggaran 2018

Ada beberapa yang diperiksa diantaranya adalah neraca, laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas serta Catatan atas Laporan Keuangan dan sebagainya.

Menurut Heri, pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan, dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan standart Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektifitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

"Selamat untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan yang lima kali berturut-turut bisa mewujudkan pelaporan keuangan yang baik dan sesuai Undang-Undang. Intinya adalah patuh pada aturan yang telah ditegakkan, itu sudah mewakili, " ucap Heri, sesaat setelah penyerahan selesai dilakukan.

Sementara itu, Bupati Irsyad Yusuf mengungkapkan, predikat Opini WTP adalah pencapaian kinerja bersama seluruh OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang berkomitmen untuk membuat pelaporan keuangan yang sistemable, tertib aturan sehingga dapat dipertanggung jawabkan seluruh kegiatan kepemerintahan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi.

Pemuda Pancasila Kota Surabaya Tolak People Power, Ajak Masyarakat Hormati Keputusan KPU

Pantau Cacar Monyet, KKP Kelas I Surabaya Pasang Thermal Scanner di Tanjung Perak & 3 Pelabuhan Lain

Ketua PC GP Ansor Sidoarjo Serukan Menolak People Power

"Predikat WTP ini bukan kerja satu atau dua OPD saja, melainkan semua OPD yang terus belajar dari kekurangan atau ketidaksempurnaan dalam menyusun sebuah laporan keuangan. Saya ucapkan selamat, tapi mari kita jadikan ini sebagai cambuk untuk kita tetap tidak berpuas diri, melainkan terus berinovasi dan menjunjung tinggi profesionalitas bekerja sebagai seorang ASN (aparatur sipil negara). Apalagi masih ada catatan dari BPK yang harus kita perbaiki, " kata Irsyad, sesaat setelah menerima laporan hasil pemeriksaan keuangan.

Beberapa catatan yang harus segera diperbaiki diantaranya masalah penanganan aset yang pencatatannya masih belum tertib. Oleh karenanya, Irsyad mengajak kepada semua OPD untuk segera memperbaiki hingga dinyatakan tepat oleh BPK.

"Catatannya tidak banyak, hanya seputar pencatatan nilai aset yang belum tertib. Yang lain kecil-kecil dan langsung kita selesaikan bersama," jelasnya kepada Tribunjatim.com.

Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Sudiono Fauzan berharap kepada Pemkab Pasuruan untuk segera melaksanakan seluruh Rekomendasi dewan, agar segala catatan dari BPK tidak akan terjadi di tahun-tahun mendatang.

"Rekom ini harus segera ditindaklanjuti sebelum kepemimpinan berikutnya. Penting sekali dilakukan, karena ini adalah bagian dari kewajiban untuk bisa menyelesaikan Pekerjaan Rumah (PR) dari semua OPD di Kabupaten Pasuruan, " tandasnya kepada Tribunjatim.com. (lih/TribunJatim.com).

Penulis: Galih Lintartika
Editor: Yoni Iskandar
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved