BPK Jawa Timur Serahkan LHP Wajar Tanpa Pengecualian Kepada 9 Pemerintah Daerah

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Timur serahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

BPK Jawa Timur Serahkan LHP Wajar Tanpa Pengecualian Kepada 9 Pemerintah Daerah
Tribunjatim/kukuh kurniawan
Suasana Penandatanganan Dan Penyerahan LHP Atas LKPD TA 2018 Kepada Pemerintah Daerah Di Provinsi Jatim, Selasa (21/5/2019). 

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Kukuh Kurniawan

TRIBUNJATIM.COM, SIDOARJO - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Timur serahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) untuk tahun anggaran 2018 kepada sembilan pemerintah daerah di Jawa Timur, Selasa (21/5/2019).

LHP atas LKPD TA 2018 tersebut diserahkan langsung oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jatim, Harry Purwaka kepada pimpinan DPRD dan kepala daerah. Disaksikan juga Auditor Utama Keuangan Negara V BPK RI, Bambang Pamungkas.

"Sembilan pemerintah daerah yang menerima LHP atas LKPD TA 2018 adalah Kabupaten Bojonegoro, Lamongan, Mojokerto, Pamekasan, Ponorogo, Sidoarjo, Sumenep, Kota Surabaya dan Kota Madiun. Dan semuanya tersebut berhasil mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)," ujar Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jatim, Harry Purwaka kepada TribunJatim.com.

Ia menjelaskan meski begitu, BPK masih menemukan adanya beberapa kelemahan pengendalian dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundangan.

Persebaya Vs Kalteng Putra, Djanur Sempat Kaget Persebaya Punya Rekor Buruk Lawan Laskar Isen Mulang

1500 Personil Marinir Berangkat ke Jakarta, Diangkut 12 Pesawat Hercules

Hasil Pemilu Ditolak Saksi BPN Prabowo-Sandi untuk Ditandatangani, KPU: Tidak Pengaruh

"Seperti pengelolaan aset tetap masih kurang memadai, terdapat pembayaran insentif pajak daerah yang tak sesuai ketentuan, dan aplikasi yang digunakan menyusun laporan keuangan belum sepenuhnya bisa diandalkan. Namun hal tersebut tidak mempengaruhi kewajaran atas penyajian LKPD," jelasnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Bojonegoro, Budi Irawanto mengaku hal ini merupakan suatu prestasi tersendiri.

"Mengingat Bojonegoro sejak tahun 2015 selalu mendapatkan penilaiain WTP dari BPK. Dan prestasi ini akan menjadi cambuk bagi kita agar menjadi makin baik," tandasnya.

Penulis: Kukuh Kurniawan
Editor: Yoni Iskandar
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved