Pemrov Jatim Raih Opini WTP dari BPK RI untuk Kali Kedelapan

Pemrov Jawa Timur kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

Pemrov Jatim Raih Opini WTP dari BPK RI untuk Kali Kedelapan
bobby Koloway/surya
Penandatanganan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) oleh Anggota V BPK RI, Isma Yatun dan Guberur Jatim, Khofifah Indar Parawansa dalam Rapat Paripurna DPRD Jatim, Selasa (21/5/2019). Pemerintah Provinsi (Pemrov) Jawa Timur kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2018. 

 TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Pemerintah Provinsi (Pemrov) Jawa Timur kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2018. Dengan hasil ini, pemerintah dapat meraih gelar opini WTP untuk kali kedelapan.

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) ini diserahkan Anggota V BPK RI, Isma Yatun kepada DPRD dan Gubernur Jatim dalam Rapat Paripurna DPRD Jatim, Selasa (21/5/2019).

Hadir pada acara ini jajaran BPK RI, pimpinan DPRD, Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa, hingga jajaran SKPD di lingkungan Pemrov Jatim.

Berdasarkan penjelasan Anggota V BPK RI, Isma Yatun ada beberapa kriteria yang menjadikan Jatim sukses mendapatkan opini tersebut.

Di antaranya, Kepatuhan terhadap peraturan perundangan, efektivitas sistem pengendalian internal, penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, dan pengungkapan yang cukup.

"Kami mengucapkan selamat kepada Pemrov Jatim atas capaian ini. Dengan demikian, pemerintah mempertahankan yang kedelapan kalinya. Hal ini membuktikan komitmen pemerintah dalam mendukung pemerintahan yang transparan dan akuntabel," katanya kepada Tribunjatim.com.

Polres Madiun Amankan 87 Orang di Rest Area Tol Ngawi-Saradan, Diduga akan Ikut Aksi 22 Mei

Kubu 02 Prabowo Bisa Ajukan Gugatan ke MK, Jika Tak Ada KPU Akan Tetapkan Calon Terpilih

Berdalih Masih Tahap Penyelidikan, SPDP Prabowo Ditarik, Polda Metro Jaya: Pak Prabowo Tokoh Bangsa

Selain itu, BPK juga mengapresiasi upaya Pemrov Jatim dalam menindaklanjuti pemeriksaan BPK tahun sebelumnya.

Berdasarkan data rekapitulasi pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK Tahun 2005 hingga 2018 per-Semester II 2018), tingkat penyelesaian tindak lanjut oleh Pemrov Jatim telah mencapai 72,77 persen.

Namun, Isma Yatun mengingatkan bahwa opini tersebut bukan merupakan tujuan akhir dalam pelaporan keuangan. "Terpenting dengan adanya transparansi dan akuntabel ini bisa mendukung kemakmuran rakyat," katanya.

DPRD Jatim mengapresiasi atas pencapaian tersebut dan berkomitmen untuk terus meningkatkan capaian WTP.

"Kami ucapkan selamat kepada Pemrov Jatim. Hal ini menjadi dasar dan acuan dalam menyusun anggaran untuk tahun berikutnya," kata Achmad Iskandar, pimpinan sidang paripurna di DPRD Jatim. (bob/Tribunjatim.com)

Penulis: Bobby Constantine Koloway
Editor: Yoni Iskandar
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved