Laporan Keuangan Jatim Raih WTP ke 8 Kalinya, Masalah Aset Pendidikan dan Dana BOS Jadi Catatan BPK

Laporan Keuangan Pemprov Jawa Timur tahun anggaran 2018 kembali mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan RI

Laporan Keuangan Jatim Raih WTP ke 8 Kalinya, Masalah Aset Pendidikan dan Dana BOS Jadi Catatan BPK
SURYA/FATIMATUZ ZAHROH
Penyerahan laporan hasil pemeriksaan BPK kepada Pimpinan DPRD dan Gubernur Jawa Timur dalam rapat paripurna yang berlangsung di Gedung DPRD Provinsi Jawa Timur, Selasa (21/5/2019). 

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Laporan Keuangan Pemprov Jawa Timur tahun anggaran 2018 kembali mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Ini menjadi kali ke delapan Laporan Keuangan Pemprov Jatim mendapatkan opini WTP.

Meski begitu, ada sejumlah catatan yang ditorehkan BPK dari laporan keuangan Pemprov Jawa Timur. Yaitu masalah pencatatan aset di bidang Pendidikan melalui Dinas Pendidikan Jawa Timur belum sempurna.

"Penatausahaan aset tetap belum sepenuhnya memadai. Aset Tetap di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur yang merupakan hasil serah terima Aset, Personil, Prasarana dan Dokumen (P2D) SMA/SMK pada Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur belum dicatat secara akurat," kata anggota V BPK RI, Isma Yatun.

(Istri Linmas yang Wafat Saat Tugas di TPS Pingsan di Pelukan Gubernur Khofifah)

Isma hadir menyerahkan laporan hasil pemeriksaan BPK kepada Pimpinan DPRD dan Gubernur Jawa Timur dalam rapat paripurna yang berlangsung di Gedung DPRD Provinsi Jawa Timur, Selasa (21/5/2019).

Ia mengatakan bahwa juga terjadi dobel pencatatan aset di kementerian di pusat dengan di pemerintah daerah.

Menurut Isma Yatun hal ini harus ditertibkan agar ke depan tidak ada permasalahan lebih lanjut.

Selain itu yang menjadi catatan BPK dalam laporan keuangan Pemprov Jawa Timur juga adalah terkait pengelolaan dana BOS.

Pasalnya ada temuan atas kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan, antara lain Pengelolaan Dana BOS pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur belum sesuai ketentuan pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai kontrak.

Di dalamnya ada denda keterlambatan atas pekerjaan proyek.

Halaman
12
Penulis: Fatimatuz Zahroh
Editor: Anugrah Fitra Nurani
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved