Aksi 22 mei

Mahfud MD Tanggapi Aksi 22 Mei:Kalau BPN Terlibat Aksi 22 Mei, Maka Dianggap Bukan Kontestan Politik

Mahfud MD menyebut kerichan yang terjadi 22 Mei 2019 bukanlah tanggung jawab Prabowo Subianto, untuk saat ini urusannya hanya dengan MK

Mahfud MD Tanggapi Aksi 22 Mei:Kalau BPN Terlibat Aksi 22 Mei, Maka Dianggap Bukan Kontestan Politik
Instagram/@mohmahfudmd
Mahfud MD, Mantan Ketua MK 

TRIBUNJATIM.COM - Mahfud MD selaku Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi menjelaskan bahwa sikap brutal yang terjadi dalam aksi 22 Mei, Rabu (22/5/2019) bukanlah tanggung jawab Prabowo Subianto dan pihaknya, kendati urusan politik terkait Pemilu 2019 telah rampung.

Sebelumnya, dikabarkan oleh BPN Prabowo-Sandiaga bahwa pihak Prabowo telah mengajukan gugatan sengketa Pemilu 2019.

Tak hanya itu, Prabowo Subianto memastikan pihaknya akan melakukan upaya hukum yang sesuai dengan konstitusi.

Dengan demikian, Mahfud MD menilai aksi 22 Mei 2019 kemarin bukan tanggung jawab Prabowo Subianto.

Awalnya Tak Dipercya, Ucapan Bu Tien Sebelum Wafat Jadi Bukti Kekuasaan Soeharto Bakal Berakhir

"Kesimpulan pertama tentang peristiwa ini, demo yang dirwarnai tindakan kekerasan bukan lagi menjadi tanggung jawab Prabowo Subianto dan timnya, tapi merupakan tanggung jawab pribadi pribadi pelakunya," ujar Mahfud MD seperti dilansir dari tayangan iNews, Kamis (23/5/2019).

Hanya saja, namun jika aksi 22 Mei 2019 melibatkan BPN Prabowo-Sandiaga maka itu artinya BPN tidak dianggap lagi kontestan politik.

"Kalau ada orang dari BPN atau dari parpol atau dari paslon ada yang terlibat atau terlihat di demo-demo itu maka harus dianggap bukan lagi sebagai representasi dari politik atau dari organisasi politik atau kontestan politik melainkan pribadi yang sedang melakukan tindakan yang bisa brupa 2 hal," katanya Mahfud MD.

6 FAKTA BARU Ambulans Berlogo Gerindra Bawa Batu, Tunggak Pajak hingga Fadli Zon Sebut Settingan

Adapun 2 hal yang disebutkan Mahfud MD adalah menyampaikan aspirasi politik dengan menggunakan tindakan bersifat anarki atau kekerasan.

"Kalau melakukan kekerasan dia melakukan gangguan tindak pidana gangguan terhadap ketnteraman umum," terangnya.

"Itu sekarang posisinya begitu, bukan lagi antara aparat dengan paslon atau dengan kekuatan politik tertentu, tetapi dengan gerakan massa, gerakan massa ini yaitu tadi bukan wewakili kekuatan politik," tutur Mahfud MD.

Halaman
123
Penulis: Elma Gloria Stevani
Editor: Januar AS
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved