People Power Berdampak di Madura, Dosen UTM : Aksi 22 Mei Jadi Alarm Tersumbatnya Ekspresi Politik

People Power Berdampak di Madura, Dosen UTM : Aksi 22 Mei Jadi Alarm Tersumbatnya Ekspresi Politik.

People Power Berdampak di Madura, Dosen UTM : Aksi 22 Mei Jadi Alarm Tersumbatnya Ekspresi Politik
SURYA/FATIMATUZ ZAHROH
Dosen Universitas Trunojoyo Madura Surokim Abdussalam. 

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Aksi 22 Mei 2019 yang kerap disebut dengan people power membawa banyak dampak negatif bagi bangsa Indonesia.

Dosen Universitas Trunojoyo Madura Surokim Abdussalam mengatakan bahwa aksi people power ini menjadi alarm bagi ekspresi politik yang tersumbat.

Jika meluas menurutnya berbahaya untuk eco chamber dan memberi gaung pada politik jalanan.

24 Elemen Aksi Suroboyo Damai Serukan Persatuan Pasca Pemilu: Jangan Lakukan Ajakan Provokasi

Mahfud MD Tanggapi Aksi 22 Mei:Kalau BPN Terlibat Aksi 22 Mei, Maka Dianggap Bukan Kontestan Politik

UPDATE KORBAN AKSI 22 MEI, 168 Nama Korban di RSUD Tarakan, 3 Diantaranya Meninggal Dunia

Terlebih semalam aksi anarkis juga terjadi di Jawa Timur. Tepatnya dalam bentuk pembakaran Mapolsek Tembelangan  Sampang oleh sekelompok massa.

Yang belakangan disebut karena terprovokasi video hoaks.

Disampaikan Surokim, aksi people power merupakan tindakan mendelegitimasi kanal kanal hukum yang sejatinya tempat terhormat bagi sengketa politik warga.

"Perlu daya respon lembaga hukum yang kuat membaca kecenderungan ini agar tidak meluas. Jangan sampai cara cara kekerasan di lapangan dijadikan sebagai pilihan warga untuk menglorifikasi politik kekerasan," kata Surokim.

Ia menegaskan politik kekerasan bukan tipikal masyarakat Jawa Timur dan Indonesia yang menyukai harmonisasi. Sehingga menurutnya semia pihak harus bisa mengendalikan diri.

Para pendukung Jokowi dan Prabowo sudah disampaikan Surokim saatnya saling memberi ruang respek dan tidak semakin mengeraskan potensi konflik.

"Para Elit harus menjaga para pendukungnya agar tetap bisa ademkan situasi. Semua pihak harus terus berkomitmen memelihara nalar politik sehat melalui jalur hukum yang disediakan negara. Jangan sampai lembaga lembaga negara yang jadi kanal itu didelegitimasi dan distrust sehingga potensi politik jalanan tidak meluas," harapnya.

Halaman
12
Penulis: Fatimatuz Zahroh
Editor: Sudarma Adi
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved