Disnakertrans Lamongan Beberkan Sanksi untuk Perusahaan yang Terlambat atau Tak Bayarkan THR

Tunjangan Hari Raya, alias THR menjadi hak setiap pegawai perusahaan serta kewajiban perusahaan untuk membayarkannya.

Disnakertrans Lamongan Beberkan Sanksi untuk Perusahaan yang Terlambat atau Tak Bayarkan THR
SURYA/HANIF MANSHURI
Para perwakilan buruh perusahaan saat hadir diacara May Day di pelataran Kantor Disnakertrans Lamongan Jawa Timur jalan Jaksa Agung Suprapto. Hanif Manshuri 

TRIBUNJATIM.COM, LAMONGAN - Tunjangan Hari Raya, alias THR menjadi hak setiap pegawai perusahaan serta kewajiban perusahaan untuk membayarkannya.

Adapun aturan dari Kabupaten Lamongan, Sanksi siap diberikan untuk perusahaan yang tidak memberikan THR.

Ketentuannya jelas, THR harus dibayarkan ke para pegawai maksimal tujuh hari sebelum hari raya.

“THR wajib dibayarkan paling lambat tujuh hari sebelum Idul Fitri," kata Kepala Disnakertrans Lamongan, Hamdani, Jumat (24/05/2019).

(6 Cara Mengelola Uang THR Lebaran 2019 Agar Tak Habis, Prioritaskan Kebutuhan Bukan Keinginan!)

Aturannya jelas, kata Hamdani, sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI nomor 6 Tahun 2016, pengusaha yang terlambat akan dikenahi sanksi denda sebesar 5% dari nilai total THR yang harus dibayarkan.

Menurut Hamdani, besarnya THR yang ditetapkan yakni sebesar satu bulan gaji kepada pekerja dengan perhitungan masa kerja satu tahun dan atau lebih.

Sedangkan untuk pekerja dengan masa kerja kurang dari 12 bulan, maka THR diterimakan secara proporsional dengan perhitungan masa kerja per dua belas bulan dikalikan satu bulan gaji.

Agar tidak ada keterlambatan membayar THR, Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) sudah mengirimkan Surat Edaran Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan Tahun 2019 kepada 100 perusahaan di Kabupaten Lamongan dengan jumlah karyawan kurang lebih 15 pekerja.

Apa yang dilakukan Disnaker itu menindaklanjuti surat edaran (SE) Gubernur Jawa Timur.

SE Gubernur Jawa Timur tanggal 9 Mei 2019 nomor 560.10.003/012.3/2019 itu perihal pembayaran tunjangan hari raya Keagamaan Tahun 2019.

(Disnaker Kota Malang Janji Akan Tegur Perusahaan yang Tidak Cairkan THR hingga H-7 Lebaran)

Dalam SE dijelaskan bahwa pengusaha wajib memberikan THR keagamaan kepada pekerja, buruh yang telah mempunyai masa kerja satu bulan secara terus-menerus.

Hamdani berharap para pemilik perusahaan mematuhi aturan yang ada.

"Jika tidak dilaksanakan, dipastikan perusahaan akan mendapat sanksi," kata Hamdani.

Sangat dibenarkan bagi para pekerja untuk melapor ke Disnaker, jika tidak mendapatkan THR dari perusahaan tempat mereka bekerja. Termasuk pembayaran THR yang terlambat.

Reporter: Surya/Hanif Manshuri

(THR Untuk PNS, TNI/Polri Dibagikan Hari Ini Jumat (24/5), Intip Besaran THR yang Bakal Diterima!)

Penulis: Hanif Manshuri
Editor: Anugrah Fitra Nurani
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved