Kejaksaan Negeri Surabaya Kembalikan Uang Kerugian Negara Rp 443 Juta kepada LPDB

Korupsi dana Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi (LPDB) selesai ditangani Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya.

Kejaksaan Negeri Surabaya Kembalikan Uang Kerugian Negara Rp 443 Juta kepada LPDB
TRIBUNJATIM.COM/SAMSUL ARIFIN
Kepala Kejari Surabaya, Anton Delianto (kiri), mengembalikan uang kerugian negara, sebesar lebih dari Rp 443 juta, dari kasus korupsi dana Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi (LPDB). 

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Syamsul Arifin

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Korupsi dana Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi (LPDB) selesai ditangani Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya.

Kepala Kejari Surabaya, Anton Delianto mengatakan, tim Kejari Surabaya mengembalikan langsung uang kerugian negara senilai lebih dari Rp 443 juta kepada LPDB, agar dana tersebut bisa langsung dimanfaatkan kembali.

"Bisa digulirkan kepada Koperasi Koperasi, atau usaha mikro kecil lainnya, sehingga bisa bermanfaat untuk pengembangan koperasi usaha mikro," jelasnya di Kantor Kejari Surabaya, Jumat (24/5/2019).

Uang tersebut, adalah pengembalian dari empat terpidana kasus Korupsi dana LPDB KUMKM (Koperasi Usaha Mikro Kecil Menenga), Koperasi Serba Usaha (KSU) Mitra Lestari.

(Kasus Korupsi Uang Ketok APBD, Kepala Bappeda Tulungagung Akui Diperiksa KPK, Dimintai Berkas Data)

Uang pengembalian tersebut, diserahkan langsung oleh Kajari Surabaya kepada Direktur Utama LPDB, Braman Setyo.

Braman Setyo mengapresiasi langkah Kejari Surabaya yang berinisiatif mengembalikan uang rampasan tersebut langsung kepada LPDB, tidak ke kas Negara.

"Tentunya kalau ke kas Negara, akan panjang lagi urusan saya. Di bendahara negara, di Kementerian Keuangan itu tidak mudah," kata Braman Setyo.

Dengan pola seperti ini, dana tersebut bisa langsung digulirkan kembali. Sebagai modal dari LPDB kepada pengembangan koperasi dan UMKM.

"Pola seperti ini yang harus dilakukan oleh Kejaksaan yang lain, dan ini menjadi contoh, atau model di Indonesia," terangnya.

(Kejati Jatim Tahan Eks Dirut PT DPS Riry Syeried Jetta Atas Kasus Dugaan Korupsi)

Karena pengembalian langsung kepada LPDB ini, lanjut Braman Setyo telah tercantum dalam perundang undangan, sehingga tidak menyalahi aturan.

Pihaknya berharap, terobosan ini menjadi contoh secara nasional.

Sebelumnya, kasus penyalahgunaan dana LPDB KUMKM bermula dari aksi KSU Mitra Lestari ini.

KSU ini mengajukan ke LPDB sebesar Rp 1,5 milyar. sementara dana yang disetujui untuk diberikan sebesar Rp 1 milyar.

Dana yang seharusnya dibagikan pada 25 anggota, hanya dibagikan oleh 4 pengurus pada 5 orang saja.

"Yang 20, yang sisanya tadi, dipergunakan untuk keperluan pribadinya. Jadi ini ada penyimpangan dan merupakan suatu tindak pidana korupsi," pungkasnya.

(Diduga Ambil Alih Tabungan Rumah Warga di Surabaya, PT YEKAPE Diperiksa Kejaksaan Tinggi Jatim)

Penulis: Samsul Arifin
Editor: Anugrah Fitra Nurani
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved