OPD Belum Ajukan THR, Baru 50 Persen Tunjangan Hari Raya ASN di Kota Malang yang Cair

Sekretaris Daerah Kota Malang, Wasto, mengatakan, baru 50 persen pencairan THR dilakukan di lingkup Pemkot Malang.

OPD Belum Ajukan THR, Baru 50 Persen Tunjangan Hari Raya ASN di Kota Malang yang Cair
THINKSTOCK.COM
Ilustrasi uang THR Lebaran. 

TRIBUNJATIM.COM, MALANG - Sekretaris Daerah Kota Malang, Wasto, mengatakan, baru 50 persen pencairan THR dilakukan di lingkup Pemkot Malang.

Pencairan awal itu sudah dilakukan pada Jumat (24/5/2019) lalu.

Dijelaskan Wasto, sisa 50 persen yang belum cair dikarena OPD terkait belum mengajukan ke dirinya.

Namun Wasto menegaskan, sisa 50 persen yang belum cair rekomendasinya sudah rampung pada Senin (27/5/2019) siang.

Akibat Pengaspalan Jalan di Kota Malang, Jalan Raya Gadang Sampai Mergosono Macet Total

“Tergantung dari OPD yang mengajukan. Kalau sudah mengajukan cair. Perkiraan saya hari ini tuntas,” ujarnya.

Namun Wasto tidak menjelaskan OPD mana saja yang sudah dan belum cair tunjangan hari rayanya.

Beberapa waktu lalu, Wali Kota Malang Sutiaji, mengatakan, Pemkot Malang akan mencairkan THR dan gaji ke-13 ASN.

Dalam PP No 35 dan 36 tahun 2019 tentang pembayaran THR dan gaji ke-13 disebut pencairannya diatur dalam Perda.

Jadwal Liga 1 2019 Pekan 4 hingga 10 Alami Perubahan, Berikut Jadwal Laga Arema FC yang Berganti

Sutiaji mengatakan, maksud dari PP tersebut sebenarnya terkait dengan sumber pendanaannya, bukan teknis pencairannya.

Sayangnya Sutiaji tidak menjelaskan besaran anggaran yang disediakan untuk THR dan gaji ke-13.

"Kalau itu saya perlu lihat lagi nominalnya. Yang dimaksudkan PP bahwa sumber pendanaannya harus diatur dalam Perda, maka Pemkot Malang tidak ada masalah karena THR dan gaji ke-13 ASN dan anggota dewan, sudah dianggarkan dalam APBD 2019," kata Sutiaji.

Jelang Libur Lebaran 2019, Pertamina MOR V Siapkan SPBU Modular di Tol Malang-Pandaan

Seperti halnya peraturan pada operasional haji, sekalipun ada PP, namun tidak perlu ada Perda khusus di daerah.

Kegiatan tersebut sudah melekat pada kegiatan perangkat daerah yang membidangi, termasuk penganggarannya.

"Jadi seperti itu, tidak perlu diatur khusus. Lagi pula biaya pembuatan Perda terlalu besar," katanya. (Surya/Benni Indo)

Yuk Subscribe YouTube Channel TribunJatim.com:

Penulis: Benni Indo
Editor: Dwi Prastika
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved