Pemkab Trenggalek Raih Opini WTP Ke-3

Pemkab Trenggalek meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan RI untuk audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

Pemkab Trenggalek Raih Opini WTP Ke-3
istimewa
Plt Bupati Trenggalek M Nur Arifin saat menerima opini WTP dalam Laporan hasil Pemeriksaan LKPD tahun anggaran 2018, Senin (27/5/2019). 

TRIBUNJATIM.COM, TRENGGALEK - Pemkab Trenggalek meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan RI untuk audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2018.

Ini artinya, Pemkab Trenggalek meraih opini WTP tiga kali berturut-turut. Opini WTP diterima oleh Plt Bupati Trenggalek M Nur Arifin dan Ketua DPRD Kabupaten Trenggalek Samsul Anam di Kantor Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Jatim di Sidoarjo, Senin (27/5/2019).

Arifin mengatakan, raihan opini WTP merupakan target capaian yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021.

Menurutnya, raihan itu merupakan hasil dari kerja keras Pemkab dalam menyusun laporan keuangan yang bebas dari salah saji meterial.

“Dan yang perlu masyarakat Trenggalek ketahui, capaian ini merupakan satu indikator kerja dari ratusan indikator lain yang ingin kami capai bersama di masa pemerintahan kami,” kata pria yang akrab disapa Mas Ipin.

Polres Pasuruan Gerebek Rumah Bandar Sabu, Puluhan Paket Sabu dan Dua Senpi Diamankan

7 Bulan Tak Dibayar, Puluhan Karyawan dan Dosen Demo Yayasan Undar Jombang

Terjebak di Lahan Tebu yang Terbakar, Kakek dari Lamongan Ini Tewas Terpanggang dalam Posisi Sujud

Ia meminta dukungan masyarakat Trenggalek untuk merampungkan pekerjaan rumah lain berserta indikator-indikator yang menyertainya. Dengan begitu, ia yakin upaya untuk menjadikan Trenggalek baik ke depan akan mudah.

“Oleh karena itu, perolehan opini WTP ini patut untuk diapresiasi, kita patut bangga,” katanya kepada Tribunjatim.com

Ketua BPK RI Perwakilan Jatim Harry Purwaka mengapresiasi upaya pemerintah daerah untuk mewujudkan pemerintahan yang kredibel. Ia mengucapakan selamat kepada pemerintahan daerah yang meraih opini WTP.

“Sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, kepala daerah wajib menyajikan laporan keuangan yang disampaikan kepada DPRD untuk disampaikan ke BPK,” terang Harry, dalam kegaiatan itu. (aflahul abidin/TribunJatim.com).

Penulis: Aflahul Abidin
Editor: Yoni Iskandar
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved