Rakor Bersama Menko Puan hingga Gubernur BI, Banyuwangi Targetkan 2020 Semua Transaksi Bisa Nontunai

Pemkab Banyuwangi mendorong penguatan transaksi nontunai di lingkungan pemerintah daerah.

Rakor Bersama Menko Puan hingga Gubernur BI, Banyuwangi Targetkan 2020 Semua Transaksi Bisa Nontunai
ISTIMEWA/TRIBUNJATIM.COM
Rakor bersama pemerintah pusat dan Bank Indonesia di Jakarta, Selasa (28/5/2019). 

TRIBUNJATIM.COM, BANYUWANGI - Pemkab Banyuwangi mendorong penguatan transaksi nontunai di lingkungan pemerintah daerah.

Diharapkan, pada akhir tahun depan, keseluruhan transaksi di lingkungan Pemkab Banyuwangi sudah bisa dijalankan secara nontunai.

”Selain meningkatkan akuntabilitas, elektronifikasi transaksi pemerintah ikut mempercepat transformasi digital serta meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi,” ujar Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas, dalam keterangannya, Selasa (28/5/2019).

Bulan Ramadan dan Jelang Lebaran, Pedagang Kue Kering di Banyuwangi Banjir Pesanan

Dinas Kesehatan Banyuwangi Siagakan Puskesmas Selama Libur Lebaran 2019

Banyuwangi bersama lima daerah lainnya diundang rakor bersama pemerintah pusat dan Bank Indonesia, Selasa (28/5/2019).

Rakor tersebut membahas soal transaksi nontunai di lingkungan pemerintah.

Rapat dihadiri Menko Puan Maharani, Mendagri Tjahjo Kumolo, Menhub Budi Karya Sumadi, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, dan Komisioner OJK Mirza Adityaswara.

Banyuwangi sendiri menjadi salah satu pilot project pengembangan transaksi nontunai di lingkungan pemda.

”Kami sudah bikin roadmap-nya. Sejak tahun lalu kita laksanakan penggunaan uang tunai maksimal Rp 5 juta. Di atas itu, semua harus nontunai,” ujarnya.

Setelah Dilantik sebagai Bupati Trenggalek, Mas Ipin Bagi-bagi Bingkisan Takjil untuk Warga

Jelang MotoGP Italia 2019, Ducati Berharap Danilo Petrucci Raih Podium dan Lanjutkan Tren Positif

”Sebenarnya bisa saja di bawah Rp 5 juta harus nontunai, tapi belum semuanya siap. Misalnya beli bahan kantor Rp 500.000, tokonya minta tunai. Kita bisa saja belanja ke toko besar yang memfasilitasi nontunai, tapi kemudian itu tidak merata ke toko-toko kecil yang belum bisa memfasilitasinya,” imbuh Abdullah Azwar Anas.

Pada tahun ini, Banyuwangi mendorong penambahan titik layanan nontunai di instansi yang mengurus penerimaan daerah.

Halaman
123
Penulis: Haorrahman
Editor: Dwi Prastika
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved