TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Partai Keadilan Sosial (PKS) bersama Partai Bulan Bintang (PBB) mulai menjalin komunikasi untuk membentuk fraksi di DPRD Jatim.

Berdasarkan hasil rekapitulasi jumlah suara, PKS maupun PBB kemungkinan tak dapat membuat fraksi tanpa adanya 'koalisi' lintas partai.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota pasal 120 ayat 3, menjelaskan bahwa setiap fraksi beranggotakan paling sedikit sama dengan jumlah komisi di DPRD.

Sementara untuk komisi di DPRD Jatim berjumlah lima komisi.

• Raih Kursi Keenam DPR RI, Caleg Auditor PKS dari Dapil Jatim IV Melenggang ke Senayan

• Tsamara Amany Pimpin Perolehan Suara di Singapura, Kalahkan Wakil Sekjen PDIP dan Politisi PKS

Berdasarkan hasil rekapitulasi suara untuk DPRD Jatim, PKS baru meloloskan empat kadernya, sementara PBB mendapat satu kursi.

"Jumlah kursi kami memang belum cukup untuk membuat fraksi. Oleh karenanya, secara informal, kami sudah ada komunikasi dengan kawan-kawan di PBB," kata Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKS Jatim, Arief Hari Setiawan kepada Surya.co.id ketika dikonfirmasi di Surabaya, Rabu (29/5/2019).

Arief menjadi satu di antara Caleg PKS yang lolos ke DPRD Jatim.

Selain Arief yang mewakili Jatim 1 (Surabaya), ada Artono (Jatim V), Dwi Hari Cahyono (Jatim VI), dan Riyadh Rosyadi (Jatim IX) juga lolos ke DPRD Jatim.

Perolehan PKS untuk kursi DPRD Jatim di pemilu 2019 menurun dibandingkan pemilu 2014 yang mendapat 6 kursi. Menurut Arief ada beberapa penyebab penurunan ini.

Pertama, pemilihan legislatif yang berjalan serentak dengan pemilihan presiden dinilai kurang menguntungkan PKS di Jatim.