Beri Bantuan Hukum Gratis untuk Warga Miskin, Pemprov Jatim Siapkan Rp 5 Juta Per Kasus

Warga miskin dan tak mampu di Jawa Timur yang tersandung masalah hukum dipastikan bisa mendapatkan perlindungan dan bantuan hukum secara gratis

Beri Bantuan Hukum Gratis untuk Warga Miskin, Pemprov Jatim Siapkan Rp 5 Juta Per Kasus
SURYA/FATIMATUZ ZAHROH
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak saat meluncurkan program Jatim Amanah Bantuan Hukum bagi warga tidak mampu, di Gedung Grahadi, Selasa (28/5/2019). Fatimatuz zahroh.surya 

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Warga miskin dan tak mampu di Jawa Timur yang tersandung masalah hukum dipastikan bisa mendapatkan perlindungan dan bantuan hukum secara gratis dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur

Hal itu dipastikan usai Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak saat meluncurkan program Jatim Amanah, di Gedung Grahadi, Selasa (28/5/2019).

Setidaknya 61 organisasi bantuan hukum (OBH) dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang sudah terakrediasi di Jawa Timur diajak untuk menandatangani pakta integritas memberikan bantuan hukum pada warga tak mampu.

Warga miskin yang tersandung masalah baik kasus pidana, perdata, ataupun terkait tata usah negara bisa mengajukan bantuan hukum ke organisasi bantuan hukum yang sudah bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

(Pemprov Jawa Timur Beri Bantuan Hukum Gratis untuk Masyarakat Miskin Lewat Program Jatim Amanah)

Yang tidak dilayani dalam program bantuan hukum gratis dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur ini adalah kasus hukum yang berkaitan dengan kasus narkotika.

"Ini adalah persis berakhirnya 99 hari pertama Khofifah - Emil. Alhamdulillah kisa sudah bisa mengkoordinasikan LHB dan OBH di Jawa Timur untuk bisa memberikan bantuan pada masyarakat miskin," kata Khofifah.

Ke depan para LBH dan OBH diharapkan bisa melakukan sinergitas dengan Kepala Bagian Hukum di kabupaten kota.

Kepala Biro Hukum Pemprov Jawa Timur juga diharap bisa memberikan percepatan layanan bantuan hukum yang gratis bagi warga miskin.

Pemprov Jawa Timur tahun ini alokasikan dana sebesar Rp 200 juta untuk memberikan bantuan hukum bagi warga miskin.

Teknisnya, jika ada warga miskin yang tersandung masalah hukum, maka dia bisa mengajukan bantuan hukum ke LBH atau OBH yang ada di daerahnya masing-masing.

Halaman
12
Penulis: Fatimatuz Zahroh
Editor: Anugrah Fitra Nurani
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved