Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun Dapat WTP ke Enam Kalinya

Pemerintah Kabupaten Madiun kembali meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2018

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun Dapat WTP ke Enam Kalinya
SURYA/RAHADIAN BAGUS
Bupati Madiun Ahmad Dawami Ragil Saputro dan Ketua DPRD Kabupatrn Madiun, Suwandi menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dengan predikat WTP dari dari Badan Pemeriksaan Keuangan Perwakilan Jawa Timur di Surabaya 

TRIBUNJATIM.COM, MADIUN - Pemerintah Kabupaten Madiun kembali meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2018 .

Dengan demikian Pemkab Madiun telah mendapat predikat opini WTP sebanyak enam kali secara berturut-turut, dari Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Jawa Timur.

Ketua DPRD Kabupaten Madiun, Suwandi, meminta Pemkab Madiun mempertahankan prestasi yang sudah diraih enam kali berturut-turut tersebut.

Untuk itu kekompakan antara DPRD Kabupaten Madiun dan Pemkab Madiun harua tetap dijaga.

(Lima Tahun Berturut-Turut Pemkot Kediri Berhasil Menyabet Opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan)

"Saya kira kalau ada kekompakan pemerintah, DPRD, Bupati dan jajaran kompak, Insyalllah bisa bertahan predikat WTP setiap tahunnya," kata Suwandi, Rabu (29/5/2019).

Menurutnya, prestasi WTP yang didapatkan Kabupaten Madiun, sangat penting karena berdampak penambahan anggaran dari pemerintah pusat.

Setiap pemerintah kabupaten atau kota yang meraih opini WTP dari BPK akan mendapatkan insentif tambahan anggaran dari pemerintah pusat sekitar Rp 40 miliar.

"Rugi kalau kita tidak mendapatkan WTP. Kita akan kehilangan insentif dari pemerintah pusat hingga sekitar Rp 40 miliar. Makanya kita harus pertahankan," jelas Suwandi.

Suwandi menuturkan, selama ini Pemkab dan DPRD Kabupaten Madiun bisa mempertahankan opini WTP, karena mematuhi sistem pengendalian internal dan kepatuhan peraturan terhadap perundang-undangan.

"Misalnya, ketika membahas KUA, PPAS hingga RAPBD selalu tepat waktu. Kondisi ini juga menunjukkan kinerja pemerintah dan dewan yang kompak untuk bersama-sama membangun dan memajukan Kabupaten Madiun," kata Suwandi.

(Laporan Keuangan Jatim Raih WTP ke 8 Kalinya, Masalah Aset Pendidikan dan Dana BOS Jadi Catatan BPK)

Halaman
12
Penulis: Rahadian Bagus
Editor: Anugrah Fitra Nurani
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved