Bupati Pasuruan Larang ASN Terima Bingkisan Lebaran dalam Bentuk Apapun, Jika Terima Wajib Lapor KPK

Hari ini, adalah hari aktif kerja Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk ASN di lingkungan Pemkab Pasuruan.

Bupati Pasuruan Larang ASN Terima Bingkisan Lebaran dalam Bentuk Apapun, Jika Terima Wajib Lapor KPK
SURYA/AHMAD ZAIMUL HAQ
Ilustrasi 

TRIBUNJATIM.COM, PASURUAN - Hari ini, adalah hari aktif kerja Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk ASN di lingkungan Pemkab Pasuruan.

Nah, di hari terakhir kerja, Bupati Pasuruan Irsyad Yusuf kembali mengingatkan ASN semuanya untuk tidak menerima hadiah lebaran, baik berupa amplop berisikan uang, voucher atau bahkan bingkisan lebaran dalam bentuk parsel.

Bahkan, Bupati yang akrab disapa Gus Irsyad ini pun mengeluarkan surat edaran nomor 800/424.103/2019 yang ditujukan kepada kepala OPD, staf ahli dan juga asisten di lingkungan Pemkab Pasuruan.

Bulan Ramadan, Bupati Pasuruan Irsyad Yusuf Perkuat Ukhuwah Islamiyah dengan Para Alim Ulama

Surat edaran bupati ini menindaklanjuti Surat Edaran (SE) KPK No. B/3956/GTF 00.02/01-13/05/2019 tanggal 8 Mei 2019 yang isinya tentang peringatan kepada ASN untuk tidak menerima hadiah lebaran Idul Fitri baik berupa uang atau bingkisan lebaran (parcel).

Surat edaran KPK itu sendiri dijelaskan, agar tradisi saling berbagai bingkisan tidak dijadikan sarana untuk memberi dan menerima gratifikasi.

Dalam hal ini pejabat atau penyelenggara negara wajib menolak segala pemberian dari pihak-pihak yang memiliki hubungan jabatan.

Perempuan Berjilbab di Pasuruan Nekat Ngutil di Toko Baju, Polisi Ungkap Modus Pelaku Buat THR

Jika terpaksa harus menerima bingkisan, pejabat wajib melaporkan ke KPK dalam jangka waktu 30 hari kerja sejak tanggal penerimaan. Hal ini tertuang dalam catatan ke Dua surat KPK yang ditindaklanjuti Bupati Irsyad Yusuf.

Selain itu, semisal terpaksa menerima pun, bisa diserahkan ke masyarakat yang membutuhkan asalkan disertai dengan dokumen dan laporan tertulis yang lengkap.

Sementara itu, Gus Irsyad menegaskan, pihaknya juga sudah mengingatkan adanya ancaman pidana bagi pejabat dan atau pegawai di lingkungannya yang mengabaikan isi edaran bupati dan KPK.

"Masuk dalam unsur KKN. Jadi jangan menerima gratifikasi. Ada hukumannya, dan penjara menanti," katanya saat dihubungi Surya.

Penulis: Galih Lintartika
Editor: Melia Luthfi Husnika
Sumber: Surya
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved