KPU Jatim Kirim Delegasi di Sidang MK, Bantu KPU RI Hadapi Gugatan Kubu Prabowo-Sand

(KPU) Jawa Timur rencananya akan mengirimkan perwakilan dalam sidang gugatan Perselisihan Hasil Pemungutan Suara (PHPU) oleh calon Presiden

KPU Jatim Kirim Delegasi di Sidang MK, Bantu KPU RI Hadapi Gugatan Kubu Prabowo-Sand
(KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTO)
Tim Hukum pasangan capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mengajukan perbaikan permohon sengketa hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK), Senin (10/6/2019). 

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYAKomisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur rencananya akan mengirimkan perwakilan dalam sidang gugatan Perselisihan Hasil Pemungutan Suara (PHPU) oleh calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno pada sidang perdana di Mahkamah Konstitusi (MK) Jumat (14/6/2019). KPU Jatim akan membantu KPU RI dalam menghadapi gugatan kubu 02.

”Seara umum, dalam rangka menghadapi sengketa PHPU pipres (pemilihan presiden), semua disiagakan. KPU RI menginstruksikan seluruh satuan kerja (satker) untuk mempersiapkan kebutuhan alat bukti yang sudah dimiliki,” kata Komisioner KPU Jatim M Arbayanto kepada Surya.co.id ketika dikonfirmasi di Surabaya, Selasa (11/6/2019).

Termasuk di Jawa Timur, pihaknya menyatakan kesiapannya untuk menghadapi gugatan ini. Bahkan, KPU Jatim bersama jajaran KPU dari provinsi lainya juga akan berangkan ke Jakarta.

”Prinsipnya, kami sudah siap. Khususnya, kami yang ada di Jawa Timur juga sudah siap menyampaikan alat bukti dalam menjawab permohonan yang disampaikan oleh (kubu) 02,” katanya.

Arba menjelaskan bahwa subyek gugatan yang disampaikan kubu paslon 02 memang tak secara langsung tertuju kepada KPU Jatim, melainkan KPU RI. Namun, dalam menghadapi gugatan ini, KPU RI membutuhkan dukungan dari KPU di daerah.

Diviralkan gara-gara Jual Rujak Cingur Rp 60 Ribu, Marmilla Mengaku Diteror Orang Tak Dikenal

Ini Daftar Syarat Skor Jalur Prestasi PPDB 2019 untuk Masuk SMAN-SMKN

Bahaya Makan Makanan Berlemak Jumlah Banyak Bagi Anak, Bisa Sebabkan Diare hingga Malas Beraktifitas

”Subyek yang dimohonkan dalam sengketa PHPU yang ada di MK oleh calon presiden 02 adalah keputusan KPU sehingga obyek gugatannya adalah SK (hasil rekapitulasi). Sedangkan subyek yang digugat adalah KPU RI,” jelas Arba kepada Tribunjatim.com.

”Terkait dengan hal itu, KPU RI sedang melakukan langkah-langkah untuk melengkapi alat bukti yang dibutuhkan untuk menjawab permohonan,” katanya kepada Tribunjatim.com.

Sebelumnya, Arba juga menjelaskan bahwa KPU Provinsi Jawa Timur pun ikut mengumpulkan ribuan form hasil rekapitulasi mulai dari tingkat desa dan kelurahan.

Adapun form yang dikumpulkan oleh KPU Jatim mulai dari hasil rekap Tempat Pemungutan Suara (TPS) di dalam satu desa/kelurahan (DAA-1).

”Khusus DAA-1 yang kami kumpulkan berjumlah 8.497 form sesuai dengan jumlah desa/kelurahan yang ada di Jawa Timur,” kata Arba kepada Surya.co.id ketika dikonfirmasi di Surabaya, Selasa (11/6/2019).

Selain itu, ada pula form rekapitulasi tingkat Kecamatan/PPK (DA-1), rekap tingkat kabupaten/kota (DB-1), hingga rekapitulasi di tingkat provinsi (DC-1).

”Semuanya kami kumpulkan kemudian kami legas dan gandakan menjadi 11 salinan,” jelas Arba.

Arba menjelaskan bahwa KPU Jatim hanya mengumpulkan dan akan melanjutkan ke KPU RI.

”Saat ini penyerahan dokumen tersebut telah dilakukan dan ditargetkan selesai pada Rabu (12/6/2019),” katanya.

Untuk diketahui, MK rencananya akan mulai menyidangkan permohonan gugatan PHPU oleh kubu 02 pada Jumat (14/6/2019) mendatang. MK nantinya memiliki batas waktu 14 hari untuk memutuskan sengketa ini. (bob/Tribunjatim)

Penulis: Bobby Constantine Koloway
Editor: Yoni Iskandar
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved