Tim Hukum Prabowo-Sandi Sebut Ma'ruf Amin Diduga Langgar UU Pemilu, Arsul Sani:Dalil BPN Mengada-ada

Tim Hukum Prabowo-Sandiaga mengajukan perbaikan permohonan gugatan sengketa Pilpres 2019 ke MK, sebut Arsul Sani harus didikkualifikasi

Tim Hukum Prabowo-Sandi Sebut Ma'ruf Amin Diduga Langgar UU Pemilu, Arsul Sani:Dalil BPN Mengada-ada
(KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTO)
Tim Hukum pasangan capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mengajukan perbaikan permohon sengketa hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK), Senin (10/6/2019). 

TRIBUNJATIM.COM - Pada hari Senin (10/6/2019), Tim Hukum pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 02, Prabowo-Sandiaga mengajukan perbaikan permohonan gugatan sengketa hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Bambang Widjojanto menjelaskan kini pihaknya menambah beberapa poin permohonan sengketa, salah satunya argumen terkait dugaan pelanggaran Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu) oleh cawapres nomor urut 01, Ma’ruf Amin.

"Kami memasukkan salah satu argumen, yang menurut kami harus dipertimbangkan baik-baik, karena ini bisa menyebabkan pasangan 01 itu didiskualifikasi," ujar Bambang saat ditemui di gedung MK, Jakarta Pusat, Senin (10/6/2019).

"Kami cek berulang kali dan memastikan kalau ini ada pelanggaran yang sangat serius. Nah inilah yang mungkin menjadi salah satu yang paling menarik," ujar Bambang saat ditemui di gedung MK, Jakarta Pusat, Senin (10/6/2019).

Kesaksian Sintong Panjaitan Soal Kemarahan Anggota TNI yang Gagal Jadi Kopassus, Sampai Ada Tembakan

Pun Bambang Widjojanto memaparkan Ma'ruf Amin yang diduga melanggar Pasal 227 huruf p UU Pemilu. Pasal tersebut menyatakan bahwa saat pendaftaran, bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden harus menyertakan surat pernyataan pengunduran diri dari karyawan atau pejabat badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilu.

Tak hanya itu, Bambang Widjojanto menyebut Ma’ruf Amin masih tercatat sebagai pejabat di Bank BNI Syariah dan Mandiri Syariah yang dimuat dalam website resmi kedua bank milik pemerintah tersebut.

Kemarahan Sintong Panjaitan Saat Benny Moerdani Lempar Baret Kopassus, Sebabnya Pertempuran di Papua

Pasangan capres-cawapres nomor urut 01 Joko Widodo dan Maruf Amin mengikuti debat kelima Pilpres 2019 di Hotel Sultan, Jakarta, Sabtu (13/4/2019). Debat kelima tersebut mengangkat tema Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial, Keuangan dan Investasi serta Perdagangan dan Industri.
Pasangan capres-cawapres nomor urut 01 Joko Widodo dan Maruf Amin mengikuti debat kelima Pilpres 2019 di Hotel Sultan, Jakarta, Sabtu (13/4/2019). Debat kelima tersebut mengangkat tema Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial, Keuangan dan Investasi serta Perdagangan dan Industri. ((KOMPAS.com/GARRY LOTULUNG))

Bu Tien Langsung Periksa Gadis yang Ngaku Anak Soeharto, Temukan Racun Tikus & Bongkar Niat Asli

"Seseorang yang menjadi bakal calon presiden atau wakil presiden harus berhenti sebagai karyawan atau pejabat BUMN," kata dia.

Disamping itu, lanjut Bambang Widjojanto, Ma’ruf Amin belum menyerahkan dokumen pengunduran dirinya sebagai karyawan atau pejabat di BUMN saat pendaftaran di Komisi Pemilihan Umum.

"Di kolom D-nya itu apakah sudah menandatangani pengunduran diri sebagai karyawan atau pejabat dari BUMN, ternyata beliau tidak memberi contreng. Katanya belum. Kok sampai sekarang belum juga," ucap Bambang.

Lantas bagaimana tanggapan Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo Ma’ruf Amin terhadap argumen yang ditambahkan oleh Tim Hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dalam perbaikan permohonan gugatan sengketa Pilpres ke Mahkamah Konstitusi?

Terbongkar Pilihan Soeharto Saat Disodori 4 Nama untuk Capres, Prabowo Subianto Malah Tak Dipilih

Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf menilai sikap Tim Hukum Prabowo-Subianto-Sandiaga Uno yang mengada-ada dalam menyampaikan permohonan gugatan sengketa hasil Pilpres 2019.

Halaman
12
Penulis: Elma Gloria Stevani
Editor: Januar AS
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved