Denny Indrayana Sebut Ma'ruf Amin Langgar UU Pemilu: Sandiaga Mundur Jadi Wagub Meski Tak Ada Aturan

Denny Indrayana menilai Ma'ruf Amin langgar UU Pemilu, bahkan membandingkan sikap Sandiaga yang hindari conflict of interest

Denny Indrayana Sebut Ma'ruf Amin Langgar UU Pemilu: Sandiaga Mundur Jadi Wagub Meski Tak Ada Aturan
YouTube TV ONE
Denny Indrayana saat menjadi narasumber di acara Apa Kabar Indonesia Malam, pada Selasa (11/6/2019). 

Lantas, Denny Indrayana mengaitkan permasalahan calon wakil presden nomor urut 01,  Ma’ruf Amin dengan pasal 22 E ayat 1 UUD 1945.

“Kenapa soal Pak Ma’ruf Amin ini terkait dengan asas jujur dan adil itu. Karena ini terkait dengan etika pejabat negara. Bayangkan, kalau kita berdebat tentang apakah BUMN sama non BUMN kita bisa jelaskan juga, tetapi mengapa semangat pasal 22 E ayat 1 UUD 1945 supaya tidak ada conflict of interest, mengapa calon wakil presiden nomor urut 02, Sandiaga Uno meskipun di Undang-undang tidak ada perintah untuk mundur sebagai Wakil Gubernur? Tidak ada. Dia mengambil posisi untuk menghindari conflict of interest supaya dia konsentrasi, maka Pak Sandi pun mundur. Meskipun Undang-Undang sama sekali tidak memerintahkan.

“Nah, ini diperintahkan oleh Undang-undang untuk mundur dari pejabat dan karyawan BUMN, ada perdebatan tentang itu BUMN atau tidak itu kita bisa diskusikan. Tetapi dengan segala hormat Bapak calon wakil presiden Kyai Hj. Ma’ruf Amin memilih untuk tidak mundur. Ini persoaln etika bernegara yang sangat prinsipil menurut saya dan bagian dari kejujuran dan keadilan dalam prinsip kita berpemilu,”

Tanggapan Arsul Sani

Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf menilai sikap Tim Hukum Prabowo-Subianto-Sandiaga Uno yang mengada-ada dalam menyampaikan permohonan gugatan sengketa hasil Pilpres 2019.

TKN membantah pernyataan Tim Hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dan menyatakan dengan tegas bahwa calon wakil presiden, Ma’ruf Amin tidak melanggar UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu seperti yang dituduhkan oleh Tim Hukum Prabowo-Sandiaga.

Bantahan itu diungkapkan langsung oleh Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma'ruf, Arsul Sani dan menyatakan definisi BUMN tercantum dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN, yakni sebagai badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya berasal dari penyertaan langsung negara melalui kekayaan negara yang dipisahkan.

Arsul Sani melanjutkan, Bank Syariah Mandiri (BSM) dan BNI Syariah bukan BUMN dalam arti sebagaimana yang didefinisikan dalam Pasal 1 angka 1 UU BUMN.

Dijelaskan pula oleh Arsul, bahwa pemegang saham BSM adalah PT. Bank Mandiri dan PT. Mandiri Sekuritas. Sedangkan BNI Syariah yang menjadi pemegang sahamnya adalah PT. Bank BNI dan PT. BNI Life Insurance.  

"Jadi tidak ada penyertaan modal negara secara langsung. Ini berbeda kalau calon menjadi Direksi, Komisaris atau karyawan Bank Mandiri atau Bank BNI dimana negara menjadi pemegang saham melalui penyertaan langsung dengan menempatkan modal disetor yang dipisahkan dari kekayaan negara," ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (11/6/2019).

Halaman
1234
Penulis: Elma Gloria Stevani
Editor: Adi Sasono
Sumber: Tribunnews.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved