Denny Indrayana Sebut Ma'ruf Amin Langgar UU Pemilu: Sandiaga Mundur Jadi Wagub Meski Tak Ada Aturan

Denny Indrayana menilai Ma'ruf Amin langgar UU Pemilu, bahkan membandingkan sikap Sandiaga yang hindari conflict of interest

Denny Indrayana Sebut Ma'ruf Amin Langgar UU Pemilu: Sandiaga Mundur Jadi Wagub Meski Tak Ada Aturan
YouTube TV ONE
Denny Indrayana saat menjadi narasumber di acara Apa Kabar Indonesia Malam, pada Selasa (11/6/2019). 

"Ya sudah lewat TKN saja. Satu pintu saja klo soal itu," pungkasnya.

Jawaban KPU

KPU juga menanggapi soal Tim Hukum Prabowo-Sandiaga yang mempermasalahkan kedudukan dirinya sebagai Dewan Pengawas Syariah (DSP) Bank Syariah Mandiri dan BNI Syariah hingga mengajukan perbaikan permohonan gugatan sengketa hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Berkaitan dengan masalah ini, KPU menegaskan, bahwa Ma'ruf Amin lolos verifikasi sebagai cawapres, meskipun yang bersangkutan masih menjabat sebagai Dewan Pengawas Syariah di Bank BNI Syariah dan Bank Mandiri Syariah.

Selain itu, Ma'ruf dinyatakan memenuhi syarat, lantaran kedudukannya bukan sebagai pejabat maupun karyawan.

Ditambah lagi, kedua bank tersebut bukan pula termasuk BUMN atau BUMD.

"Kalau KPU berdasarkan verifikasi meyakini bahwa lembaga itu bukan BUMN, sehingga kemudian calon wakil presiden Pak Kiai Ma'ruf Amin dinyatakan tetap memenuhi syarat," ujar komisioner KPU Hasyim Asy'ari.

Hasyim melanjutkan, apa yang diyakini oleh pihaknya bukan muncul begitu saja.

Pada tahap pendaftaran dan verifikasi, KPU mengklarifikasi dan memeriksa dokumen-dokumen persyaratan calon.

Bahkan, KPU juga melakukan klarifikasi ke lembaga-lembaga yang punya otoritas terhadap kedua bank tersebut.

Hasilnya, didapati bahwa Bank BNI Syariah dan Bank Mandiri Syariah adalah anak perusahaan, bukan merupakan BUMN atau BUMD.

Dengan demikian, KPU pada tahap pendaftaran calon kemudian menyatakan Ma'ruf Amin memenuhi syarat sebagai cawapres.

KPU Bandingkan Ma'ruf dengan Caleg Gerindra

Melalui masalah ini, KPU akhirnya membandingkan kasus Ma'ruf dengan perkara serupa yang terjadi pada caleg DPR RI yang maju melalui Partai Gerindra, Mirah Sumirat.

Kala itu, Mirah Sumirat maju di Pileg 2019 di saat masih menjabat di salah satu anak perusahaan BUMN.

"Waktu itu karena ada laporan masyarakat keberatan, kemudian kami TMS-kan. Oleh KPU dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS), tapi belakangan calon bersangkutan dan partai mengajukan gugatan ke Bawaslu," kata Hasyim.

Dalam sidang Bawaslu, saksi ahli menyebutkan bahwa anak perusahaan BUMN bukan termasuk BUMN.

Oleh karena itu, jika ada caleg yang yang menjabat di anak perusahaan BUMN, yang bersangkutan tak perlu mengundurkan diri.

Pasalnya, Undang-Undang Pemilu hanya mengatur larangan pencalonan bagi pejabat atau karyawan BUMN atau BUMD.

KPU kemudian meloloskan Mirah Sumirat sebagai caleg.

Menurut Hasyim, kasus caleg tersebut bisa dijadikan pembanding dalam persoalan Ma'ruf Amin.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Ma'ruf Amin Buka Suara Soal Tim Hukum Prabowo Permasalahkan Posisinya Di Bank

Penulis: Elma Gloria Stevani
Editor: Adi Sasono
Sumber: Tribunnews.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved