Jelang Sidang di MK, ini Pinta Para Pendekar Bersama MUI dan Emak-emak di Lamongan

Ketua MUI Lamongan, KH Abdul Aziz Khoiri, Rabu (12/6/2019) mengungkapkan, jika mencurigai ada kecurangan yang dialami oleh peserta pemilu

Jelang Sidang di MK, ini Pinta Para Pendekar Bersama MUI dan Emak-emak di Lamongan
Tribunnews/Jeprima
Ketua Tim Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 02 Hashim Djojohadikusumo bersama Ketua Tim Kuasa Hukum BPN Bambang Widjajanto dan Kuasa Hukum BPN Denny Indrayana saat menyerahkan berkas gugatan sengketa Pemilu 2019 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Jumat (24/5/2019). Gugatan dilakukan oleh Tim BPN Prabowo Sandi ke MK karena pihaknya mengikuti koridor hukum. 

TRIBUNJATIM.COM, LAMONGAN - Proses hukum terhadap sengketa Pemilu 2019 yang diajukan oleh pasangan Prabowo-Sandiaga ke Mahkamah Konstitusi (MK) akan dimulai Jumat (14/6/2019) dan akan diputus pada 28 Juni 2019.

Menghadapi digelarnya sidang dan vonis di MK, tentua elemen masyarakat harus menahan diri dan mempercayakan segala proses hukum sampai vonis ketuk palu Hakim MK nanti.

Termasuk pesan yang disampaikan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Lamongan meminta masyarakat untuk mempercayakan semua proses pada mekanisme hukum.

Ketua MUI Lamongan, KH Abdul Aziz Khoiri, Rabu (12/6/2019) mengungkapkan, jika mencurigai ada kecurangan yang dialami oleh peserta pemilu maka harus diselesaikan dengan cara sesuai mekanisme, melalui MK.

Menurut kiai sepuh Lamongan ini, semua pihak diharapkan untuk menahan diri dan mengikuti aturan hukum dengan mempercayakan pada institusi MK.

"Jangan menggunakan cara - cara yang tidak sesuai dengan aturan. Mari kita ikuti proses hukum yang ada yaitu Institusi yang sudah diberi kewenangan untuk memutus sengketa Pemilu yaitu Mahkamah Konstitusi," katanya kepada Tribunjatim.com.

MUI Lamongan menolak segala bentuk kerusuhan karena kerusuhan adalah musuh masyarakat dan kedamaian adalah bersama.

"Jaga persatuan, hindari perpecahan sesama anak bangsa dan kami dengan tegas menolak aksi kerusuhan dan semacamnya," ungkap Aziz kepada Tribunjatim.com.

Ini Alasan Rujak Cingur Bu Mella Yang Viral Seharga Rp 60 Ribu

Pendaftaran CPNS 2019 Segera Dibuka, Lihat Kuota Penerimaan CPNS-PPPK di Pemerintah Pusat & Daerah!

Terendam Air Selama 11 Bulan dalam 1 Tahun, Desa Curdi di India Hanya Sebentar Muncul ke Permukaan

Mahkamah Konstitusi pasti bersikap profesional dengan tak memihak pada salah satu kubu. Aziz meminta agar tidak ada aksi demonstrasi yang bersifat kerusuhan selama sidang MK berlangsung.

"Saya percaya, mereka yang duduk di Mahkamah Konstitusi adalah orang orang profesional jadi tak perlu lagi kita turun ke jalan apalagi yang bersifat anarkis," katanya.

Ajakan MUI Lamongan juga diamini oleh sejumlah elemen masyarakat Lamongan.

"Kami masyarakat Lamongan cinta damai dan hidup rukun, kami menolak segala bentuk kerusuhan. Kami mendukung TNI Polri untuk menjaga ketertiban dan keamanan di masyarakat," kata Emi, salah seorang ibu di Lamongan bersama belasan ibu-ibu lainnya.

Para pendekar yang tergabung IKSPI Kera Sakti Lamongan. Mereka menolak segala bentuk tindak kekerasan dan kerusuhan. Para pendekar ini juga mendukung TNI Polri dalam menjaga stabilitas keamanan dan kesatuan NKRI.(Hanif Manshuri/Tribunajatim)

Penulis: Hanif Manshuri
Editor: Yoni Iskandar
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved