Merasa Mampu, Warga Kota Surabaya Tolak Status Mitra Warga, Pilih Jalur Kawasan PPDB SMP Negeri

Banyak warga Kota Surabaya melakukan penolakan penempatan sekolah dengan jalur Mitra Warga.

Merasa Mampu, Warga Kota Surabaya Tolak Status Mitra Warga, Pilih Jalur Kawasan PPDB SMP Negeri
ISTIMEWA/TRIBUN JATIM
Sejumlah wali murid mendatangi Pelayanan Satu Atap di Dindik Kota Surabaya beberapa waktu lalu, Kamis (13/6/2019). 

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Merasa memiliki kondisi ekonomi mampu dan nilai anak cukup tinggi untuk masuk SMP negeri di Kota Surabaya, banyak warga melakukan penolakan penempatan sekolah dengan jalur Mitra Warga.

Salah satunya yaitu Purwanto, orang tua alumnus SDN Semolowaru 4 mengungkapkan dirinya dan sejumlah wali murid menolak status Mitra Warga karena merasa berkecukupan. Apalagi Mitra Warga untuk anaknya ditempatkan di sekolah swasta.

"Orang tua kaget, banyak anak yang nilainya 270 atau 280 dengan rata-rata diatas 8 maunya masuk SMP kawasan. Ternyata nggak bisa karena sudah masuk jalur Mitra Warga,"urainya ketika dikonfirmasi SURYA.co.id, Kamis (13/6/2019).

Wali Murid Mitra Warga Ramai-Ramai Tolak Sekolah Pilihan Dindik Surabaya

Ia mengungkapkan dirinya mengetahui anaknya masuk jalur Mitra Warga setelah pihak sekolah swasta mendatanginya dan meminta persetujuan penerimaan Mitra Warga di SMP Raden Paku.

"Warga didatangi sekolah, seperti anak saya yang katanya diterima di SMP Raden Paku dengan penjelasan anaknya diterima jalur Mitra Warga dengan biaya gratis sampai lulus. Intinya pihak sekolah jemput bola,"lanjutnya.

Iapun menolak tawaran sekolah swasta karena merasa memiliki peluang masuk SMP negeri jalur kawasan karena nilai anaknya yang tinggi.

"Anak saya dileskan di tempat bagus ingin masuk sekolah bagus kok masuk sekolah swasta. Saya dapat KIS karena pengurus kampung atau penggerak kampung, mungkin dianggap keluarga miskin padahal saya mampu,"urainya.

Pemkot Surabaya Beri Pilihan Masuk SMP untuk 14 Ribu Peserta Program Mitra Warga

Selain dirinya, sekitar 21 warga yang tinggal di sekitarnya yang juga kawasan perumahan juga mendapat status Mitra Warga. Namun, hanya tiga orang yang bersedia menerima status Mitra Warga dan penempatan sekolah.

"Warga yang menolak dan rata-rata mampu nggak mau menandatangani menerima penempatan sekolah di swasta. Saya ke Dindik Kota Surabaya ternyata ada 50 lebih orang tua yang protes,"lanjutnya.

Menurutnya, usai kunjungan ke Dindik Kota Surabaya, ia mendapat arahan jika menolak status Mitra Warga maka harus melakukan pernyataan secara online setelah batas pendaftaran Mitra Warga ditutup.

Maka per Rabu (13/6/2019) malam dirinya sudah bisa membuat surat pernyataan secara online dengan login PPDB memakai PIN yang dibagikan di SD kalau menolak Mitra Warga. Sehingga bisa mendaftar jalur kawasan SMP negeri.

"Rencananya anak saya mau daftar di SMPN 19 sama SMPN 35. Rencana ambil kawasan dulu dengan tes tanggal 16 Juni 2019, kalau nggak nyantol ambil zonasi sepertinya masuk karena nilai anak saya tinggi,"lanjutnya.

Ia menegaskan selama ini pemikiran orang tua wali itu sekolah negeri pasti bagus, apalagi sekolah kawasan yang selama ini dikenal bonafit. Sehingga banyak orang tua memilih mengikuti PPDB SMP negeri karena meskipun bukan jalur kawasan namun jalur zonasi SMP negeri tetap gratis.

Penulis: Sulvi Sofiana
Editor: Melia Luthfi Husnika
Sumber: Surya
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved