Anaknya Masuk Jalur PPDB Mitra Warga, Anggota DPRD Salahkan Pemkot Surabaya

Pemkot Surabaya membuat kebijakan siswa tak mampu yang masuk dalam data Mitra Warga akan otomatis diterima di SMP negeri dan swasta.

Anaknya Masuk Jalur PPDB Mitra Warga, Anggota DPRD Salahkan Pemkot Surabaya
SURYA/NURAINI FAIQ
Anggota Komisi D DPRD Surabaya Ibnu Sobir. 

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - PPDB tahun 2019 menjadi perhatian karena menggunakan sistem yang berbeda yakni zonasi.

Kendati begitu pemerintah tetap menyediakan opsi jalur khusus meliputi jalur prestasi, jalur pindah kerja orang tua, hingga jalur untuk kelurga kurang mampu, beberapa pihak menyebutnya jalur Mitra keluarga.

Tahun ini pun, muncul kebijakan bahwa mereka yang masuk kategori mitra warga dipilihkan Pemkot Surabaya melalui Dindik otomatis diterima di SMP negeri dan swasta.

Namun, sejumlah wali murid yang dinilai kurang mampu oleh Pemkot justru menolak ikutkan daftarkan putra-putrinya ke SMP yang sudah dipilihkan Pemkot.

(Puluhan Wali Murid Datangi SMKN 1 Mojoanyar, Protes Minim Sosialisasi Daftar PPDB Jalur Tak Mampu)

Mereka ramai-ramai menolak disebut Mitra Warga dan merasa anaknya siap bersaing di SMP negeri.

Disebutkan, ada anak dokter hingga Anak Anggota DPRD Masuk Mitra Warga, hal ini yang menimbulkan kekisruhan.

"Tidak hanya saya, ada anak dokter dan anak PNS yang masuk Mitra Warga. Ini kan aneh. Kok jadi kisruh begini," reaksi anggota DPRD dari Faksi PKS Ibnu Sobir, Jumat (14/6/2019).

Mereka para wali murid itu menyampaikan ke sosmed. Mereka mengungkapkan kekesalan mereka hingga merasa dirugikan dengan penetapan keluarga mereka sebagai Mitra Warga.

Selain tidak ingin disebut dari keluarga BPR, mereka juga menolak sekolahkan putra-putri mereka ke sekolah Swasta.

Halaman
1234
Penulis: Nuraini Faiq
Editor: Anugrah Fitra Nurani
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved