Problem Tambang Pasir Ilegal di Brantas, Satpol PP Tidak Bisa Menertibkan Tanpa Perintah PJT

Satpol PP Jawa Timur dilibatkan dalam pemasangan papan larangan penambangan pasir di Sungai Brantas Tulungagung, Jumat (14/6/2019).

Problem Tambang Pasir Ilegal di Brantas, Satpol PP Tidak Bisa Menertibkan Tanpa Perintah PJT
SURYA/DAVID YOHANES
Para pihak terkait usai memasang papan larangan penambangan pasir di Sungai Brantas Tulungagung. 

TRIBUNJATIM.COM, TULUNGAGUNG - Satpol PP Jawa Timur dilibatkan dalam pemasangan papan larangan penambangan pasir di Sungai Brantas Tulungagung, Jumat (14/6/2019).

Menurut Kabid Penegakkan Perda Satpol PP Provinsi Jatim, Fathurohman, dasar pelarangan penambangan itu bukan Perda Provinsi, melainkan Undang-undang Mineral dan Batu Bara.

“Sungai Brantas ini kewenangan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS). Jadi kewenangannya ada di pusat, bukan di Provinsi,” terang Fathurohman.

Selama ini masyarakat sering keliru, bahwa aliran Sungai Brantas menjadi kewenangan provinsi. Sehingga jika ada penambangan liar, Pempov Jatim, khususnya Satpol PP yang disalahkan.

(Tambang Pasir Ilegal Bikin DAS Brantas Turun 9 Meter, Pondasi Jembatan Ngujang Tulungagung Terkikis)

Fathurohman menyebut, pihaknya melakukan penertiban selalu atas permintaan Perum Jawa Tirta, selaku pengelola Sungai Brantas.

“Kalau ada permintaan penindakan, Satpol PP akan bergeralk Tanpa permintaan dari Perum Jasa Tirta kami tidak punya kewenangan,” tegasnya.

Zona yang boleh ditambang pasirnya adalah wilayah aliran lahar gunung berapi.

Diharapkan penambangan in mengurangi material lahar dingin, sehingga jika ada erupsi daerah aliran lahar ini berfungsi dengan baik.

Namun Sungai Brantas maupun Bengawan Solo bukan termasuk wilayah yang bisa ditambang.

“Kalau ada penambangan tanpa izin di wilayah aliran lahar, baru kami punya kewenangan menindak,” sambung Fathurohman.

(Detik-detik Tambang Intan Longsor & Timbun 5 Orang, Warga Teriak Tabir Saat Temukan Korban Terakhir)

Usai pemasangan papan larangan penambangan pasir di Sungai Brantas, maka yang efektif melakukan pengasawan adalah Perum Jasa Tirta.

Namun langkah selanjutnya menekankan preventif, agar masyarakat tidak menambang di aliran Brantas.

Jika ada sikap represif dari penambang, Satpol PP siap diturunkan bersama Kepolisian.

Reporter: Surya/David Yohanes

(Polres Madiun Periksa Camat dan OPD Terkait Dugaan Tambang Ilegal di Dagangan)

Penulis: David Yohanes
Editor: Anugrah Fitra Nurani
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved