Banyak Wali Murid Tolak Jadi Mitra Warga, Pemkot dan Sekolah Swasta Harus Introspeksi

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Para wali murid peserta PPDB 2019 Kota Surabaya berlomba-lomba melepas status sebagai mitra warga.

Alasannya, mereka tidak ingin nasib pendidikan anak-anaknya ditentukan hanya dari jarak rumah ke sekolah saja.

Banyak pula yang keberatan karena anggapannya, sekolah yang dekat rumah kurang bagus kualitasnya.

Martadi, Ketua Dewan Pendidikan Surabaya, menyebut hal ini sangat wajar dilakukan oleh orang tua.

"Orang tua kan punya hak untuk memilih sekolah. Orang tua tidak salah. Kenapa tidak mau masuk ke sebuah sekolah tertentu? Karena orang tua menganggap sekolah itu tidak seperti yang ia harapkan," tutur Martadi, Sabtu (15/6/2019).

Ia mengatakan, fenomena ini harus dijadikan bahan introspeksi diri untuk Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dan sekolah.

Kebanyakan sekolah yang tidak diminati wali murid adalah swasta.

• Ramalan Cinta Zodiak Minggu 16 Juni 2019: Leo Galau, Hubungan Virgo Lancar, Mantan Aries Kembali

• Alex Rins Jadi Tercepat, Berikut Hasil Latihan Bebas Ketiga MotoGP Catalunya 2019

• Baim Wong Kaget Sampai Terdiam Dengar Cerita Kebiasaan Aneh Paula Verhoeven saat Masih Kecil: Horor!

"Kenapa orang tua tidak mau masuk sekolah swasta? Berarti jangan-jangan, swasta harus menata diri untuk menaikkan kualitas layanan, supaya orang tua percaya pada mereka. Itu harus jadi catatan bagi sekolah. Dugaan saya, orang tua tidak percaya dengan mutu sekolah," jelasnya kepada Tribunjatim.com.

Martadi menambahkan, ini adalah PR bagi sekolah yang kurang diminati, untuk meyakinkan orang tua dengan menunjukkan proses belajar-mengajar mereka.

Bila proses belajar-mengajar baik, orang tua bisa percaya.

"Sekolah itu bisnis kepercayaan, Kalau orang sudah percaya, berapapun dia mau bayar. Ada sekolah yang masuknya bayar puluhan juta, itu orang tetap membayar. Nah, ini masuk sekolah tidak perlu bayar saja orang tua tidak mau. Artinya, orang tua sudah mulai sadar mutu. Itu bagus menurut saya," paparnya.

Ia juga membahas tentang beberapa orang tua yang takut mencabut mitra warga, karena mengira semua bantuan Pemkot untuk mereka akan dihapuskan.

"Padahal tidak begitu. Yang hilang hanya gratis akses pendidikan, seperti SPP, seragam dan buku. Sedangkan apapun jalurnya, sekolah kan sudah digratiskan," ucapnya.

Kepada Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya, Iksan, mengatakan ia tidak risau dengan banyaknya wali murid yang menolak menjadi mitra warga.

"Semua sudah punya plotting nama-nama yang akan di sekolah tersebut. Walaupun membatalkan, mekanismenya per rayon, di selesaikan di sana. Nanti kan mereka tetap bisa ikut yang setelah zonasi kawasan," tutupnya. (del)/Tribunjatim)