Cegah Investasi Disusupi Terorisme, Pemkab Madiun Libatkan Bakesbangpol Dalam Proses Penerbitan Izin

Pemerintah Kabupaten Madiun telah merampungkan revisi peraturan bupati no 16 tahun 2019, tentang penyelengaraan izin pemanfaatan ruang.

Cegah Investasi Disusupi Terorisme, Pemkab Madiun Libatkan Bakesbangpol Dalam Proses Penerbitan Izin
Kontrol Magazine
Ilustrasi 

TRIBUNJATIM.COM, MADIUN - Pemerintah Kabupaten Madiun telah merampungkan revisi peraturan bupati no 16 tahun 2019, tentang penyelengaraan izin pemanfaatan ruang.

Perbup ini mengatur teknis tentang izin prinsip, izin lokasi, dan izin pemanfaatan pengunaan tanah (IPPT)

"Sudah selesai. Dasarnya dari Perda nomor 9 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Madiun 209-2029. Melalui Perbup ini kami atur secara teknis, "kata Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Arik Krisdianto, saat ditemui, Jumat (14/6/2019).

Tips Ampuh Redam Emosi dan Menangkan Logika dengan Metode Six Second Pause, Simak Begini Caranya!

Siapa Calon Anggota Legislatif yang Dikabarkan Dekati Chelsea Islan? Lihat Profil dan Jejak Karirnya

Ada beberapa kriteria, bagi pengusaha wajib memiliki izin prinsip. Di antaranya, luas usaha di atas satu hektar, bangunan beresiko, dan nilai investasi di atas satu miliar.

"Di luar kriteria tersebut, cukup izin teknis," katanya.

Selain merevisi perbup, Bupati Madiun Ahmad Dawami juga membentuk Tim Desk atau Tim Koordinasi Izin Pemanfaatan Ruang, yang akan mengkaji sebelum izin diterbitkan.

"Ada 14 OPD, termasuk camat tergantung di wilayah mana izin yang diminta," kata Arik.

Dia menjelaskan, 14 OPD sengaja dilibatkan dalam proses penerbitan izin untuk memberikan jaminan kepada investor agar tidak terjadi permasalhan di kemudian hari.

Ia mencontohkan, satu di antara 14 OPD yang baru dilibatkan dalam tim yaitu Badan KesatuanBangsa dan Politik (Bakesbangpol).

Bakesbangpol dalam tim ini akan bertugas untuk memastikan kegiatan usaha yang akan dilakukan tidak ada kaitannya dengan kegiatan terorisme.

"Bakesbangpol juga dimasukan dalam tim, supaya jangan sampai kegiatan usaha di Kabupaten Madiun disusupi kegiatan terorisme," kata Arik.

5 Bulan Sejak Penetapan Tersangka Diumumkan, Kasus Perkara Jalan Gubeng Ambles Belum Ada Titik Temu

Kasus Perkara Jalan Gubeng Ambles Belum Temukan Keterlibatan Pihak Lain, Tersangka Tetap 6 Orang

Dia menambahkan, saat ini sudah ada 28 investor yang sudah memenuhi persyatan untuk dimintakan izin prinsip.

Diberitkan sebelumnya, untuk menarik investor dan memberikan jaminan agar aman berinvestasi di Kabupaten Madiun, Bupati Madiun Ahmad Dawami Ragil Saputro, melakukan perbaikan perbup tentang perizinan yang dinilai sudah tidak relevan.

Revisi perbup juga merupakan upaya Pemkab Madiun dalam memberantas mafia perizinan. (Surya/Rahadian Bagus)

Penulis: Rahadian Bagus
Editor: Arie Noer Rachmawati
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved