Potensi Kericuhan Massa di Luar Gedung MK Bisa Terjadi, Asalkan. . .

Pakar Psikologi Politik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya (Untag) Andik Mutulessy menuturkan, potensi kerusuhan selama sidang sengketa pemilu di MK

Potensi Kericuhan Massa di Luar Gedung MK Bisa Terjadi, Asalkan. . .
TribunJakarta.com/Elga Hikari Putra
Pendukung Prabowo-Sandi berkumpul di belakang Gedung Mahkamah Konstitusi, Jalan Abdul Muis, Jakarta Pusat, Jumat (24/5/2019). 

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Luhur Pambudi

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Pakar Psikologi Politik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya (Untag) Andik Mutulessy menuturkan, potensi kerusuhan selama sidang sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK) bergulir bisa terjadi sewaktu-waktu.

Namun, potensi itu dapat dipastikan tidak akan terjadi, selama figur utama dua kubu dalam pilpres tidak saling menyerang.

Dan juga tidak mengutarakan statemen negatif yang tertuju pada MK sebagai lembaga negara yang bertindak sebagai penengah konflik.

"Kalau potensi ada, mungkin cuma kuncinya adalah satu, yakni seluruh pimpinan baik di 01 ataupun 02 jangan memberikan statemen yang seakan-akan bahwa tidak percaya dengan MK," katanya saat dihubungi TribunJatim.com, Sabtu (15/6/2019).

Profil 9 Hakim Mahkamah Konstitusi yang Tangani Sidang Perdana Sengketa Pilpres 2019

Soal YKP, Kejati Jatim Bakal Panggil 10 Saksi Pekan Depan

Harapan Manajemen Persela Setelah Satu Pemainnya, Hambali Tolib Trial di Eropa

Mengapa demikian? Karena bagi Andik, sidang sengketa pemilu diranah MK, merupakan jalan terakhir menuju rekonsiliasi antar kedua kubu.

"Karena ini adalah jalan satu-satunya untuk rekonsiliasi," lanjutnya.

Tak main-main. Jikalau nanti diantara kedua kubu paslon pilpres ada yang melanggar hal ini.

Besar kemungkinan, alienasi bakal terjadi pada masyarakat Indonesia.

"Pada saat Keputusan MK ini tidak dihargai atau tidak dianggap positif, yabg terjadi masyarakat akan terbelah dan menjadi dikotomi ataupun terpolarisasi jadi berbeda," ucapnya.

Oleh karena itu, tegas Andik, dirinya mengimbau pada kedua paslon untuk tetap menahan diri dan memasrahkan semuanya pada mekanisme hukum yang sedang dijalankan MK.

"Para pimpinan baik itu Pak Jokowi maupun Pak Prabowo itu tidak memunculkan statemen yang memberikan penghakiman terhadap konstitusi dan MK," tandasnya.

Penulis: Luhur Pambudi
Editor: Yoni Iskandar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved