7 Dugaan Kecurangan Jokowi-Ma'ruf Dibongkar Tim Prabowo-Sandi, Harta Jokowi hingga Buzzer Polisi

Tim Hukum Prabowo Sandi bongkar dugaan 7 kecurangan Jokowi-Ma'ruf dalam penyelenggaraan Pilpres 2019 kali ini, apa saja pelanggarannya?

Penulis: Elma Gloria Stevani | Editor: Januar
Tribunnews/Jeprima
Ketua Tim Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN), Bambang Widjojanto (kanan) bersama Anggota Tim Hukum BPN, Denny Indrayana menghadiri sidang perdana sengketa hasil Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Jumat (14/6/2019). Sidang perdana Perselisihan Hasil Pemilihan Umum atau Sengketa Pilpres mengagendakan pemeriksaan pendahuluan kelengkapan dan kejelasan pemohon dari tim hukum BPN. 

TRIBUNJATIM.COM - Bambang Widjojanto yang merupakan Ketua Tim Hukum pasangan calon 02 membongkar 7 kecurangan dan penyalahgunaan jabatan yang diduga dilakukan pasangan calon nomor 01 saat sidang sengketa Pilpres 2019 yang digelar pertama kalinya di Mahkamah Konstitusi Jumat (14/6/2019).

Ketua Tim Kuasa Hukum pasangan calon 02, Bambang Widjojanto beserta seluruh anggota timnya memaparkan gugatan sebagai pemohon di hadapan 9 hakim Mahkamah Konstitusi (MK) dan para termohon, pihak terkait dan Bawaslu dalam sidang sengketa Pilpres 2019.

Bambang Widjojanto, Denny Indrayana dan tim mewakili Pasangan Calon atau Paslon 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno (Prabowo-Sandi) mengungkapkan sejumlah fakta kecurangan dan berharap mahkamah mendiskualifikasi pasangan Joko Widodo-KH Maruf Amin atau menggelar Pilpres ulang.

Tak Digubris Tien Soeharto, Ucapan Peramal Ini Terbukti saat Soeharto Terpilih Jadi Presiden

Dalam sidang yang berlangsung selama 4 jam tersebut, kuasa hukum 02 membongkar setiap kecurangan, penyimpangan, kejanggalan, pelanggaran dan penyalahgunaan jabatan yang telah dilakukan Pasangan Calon 01 selama Pilpres 2019.

Berikut daftar dugaan pelanggaran, kejanggalan, atau kecurangan sistematis Pilpres 2019 yang dibongkar kuasa hukum Paslon 02 pada sidang sengketa Pilpres 2019 yang pertama kali digelar.

1. Bongkar Kejanggalan Harta Jokowi

Dalam sidang pendahuluan dan sidang perdana sengketa Pilpres 2019, Bambang Widjojanto mempermasalahkan sumber dana kampanye pasangan calon 01, yakni pasangan Joko Widodo-KH Maruf Amin (Jokowi-Amin).

“Ada juga informasi mengenai terkait sumbangan dana kampanye, kami memeriksa laporan LHKPN Ir Joko Widodo yang diumumkan KPU 12 April 2019,” kata Bambang Widjojanto.

Ditambah lagi, Bambang menjelaskan adanya laporan LHKPN milik Joko Widodo (Jokowi) yang didapatkannya jumlah kekayaan Jokowi mencapai sekitar Rp 50 miliar.

Sedangkan, harta Jokowi dalam bentuk kasnya hanya sekitar Rp 6 miliar.

Kemudian, Bambang melanjutkan, pada tanggal 25 April 2019, KPU mengumumkan jika sumbangan pribadi Jokowi mencapai Rp19,5 miliar.

Bambang Widjojanto mengungkap kejanggalan dana kampanye Jokowi dari dana kas pribadi Jokowi yang dimiliki hanya Rp 6 miliar, tetapi sumbangannya mencapai Rp 19,5 miliar.

“Dalam waktu 13 hari ketika diumumkan jumlah setara kas Capres Joko Widodo beradasarkan LHKPN ternyata tanggal 25 April sudah keluarkan uang Rp19 miliar,” ujar mantan komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu.

Dalam sidang pendahuluan sengketa hasil pemilihan presiden 2019 di gedung Mahkamah Konstitusi (MK) Jumat (14/6/2019), Tim Hukum pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno,menuding paslon 01 melakukan kecurangan secara terstrukrur, sistematis dan masif (TSM).
Dalam sidang pendahuluan sengketa hasil pemilihan presiden 2019 di gedung Mahkamah Konstitusi (MK) Jumat (14/6/2019), Tim Hukum pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno,menuding paslon 01 melakukan kecurangan secara terstrukrur, sistematis dan masif (TSM). ((kompas.com))

2. Sumbangan Dana Kampanye Jokowi-Amin

Halaman
1234
Sumber: Tribun Jakarta
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved