Masih Jadi Plt Bupati Malang, M Sanusi Disebut Tak Boleh Gelar Mutasi, Inspektorat: Bukan Masalah

DPRD pertanyakan PLT Bupatu Malang, Muhammad Sanusi yang menggelar mutasi jabatan ada 31 Mei 2019 di Pendapa Peringgitan, Pemkab Malang.

Masih Jadi Plt Bupati Malang, M Sanusi Disebut Tak Boleh Gelar Mutasi, Inspektorat: Bukan Masalah
SURYA/ERWIN WICAKSONO
Plt Bupati Malang Sanusi memimpin jalannya mutasi ASN di Pemkab Malang beberapa waktu lalu 

TRIBUNJATIM.COM, KEPANJEN - Ketua DPRD Kabupaten Malang, Hari Sasongko berencana akan melakukan pemanggilan kepada Plt Bupati Malang, Muhammad Sanusi dalam waktu dekat.

Muhammad Sanusi dipanggil terkait keputusan mutasi ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang. Tepatnya pada mutasi yang dilakukan pada 31 Mei 2019 di Pendapa Peringgitan, Pemkab Malang.

"Pemanggilan nanti akan dimulai dengan rapat kerja oleh Komisi I dengan Sekretaris Daerah (Sekda) dan OPD mitra kerja terkait. Tujuannya, menanyakan dasar hukum dilakukannya mutasi jabatan tersebut," beber Hari ketika dikonfirmasi, Minggu (16/5/2019).

Gelaran Mutasi Jabatan itu disebut tak mendapat lampu hijau dari Kemendagri. Alasannya karena Sanusi masih menjabat sebagai pelaksana tugas (Plt), bukan bupati definitif.

(Bupati jember kembali Lakukan Mutasi, Kerja Dekat Keluarga Bisa Tingkatkan Kinerja)

Hari menjelaskan, seorang Plt Bupati bisa melakukan mutasi jabatan asalkan mendapatkan persetujuan tertulis dari gubernur dan Kemendagri.

Sedangkan, rencana mutasi jabatan oleh Sanusi bisa ditolak oleh Kemendagri jika belum mengantongi jabatan bupati definitif yang resmi dilantik.

Hari juga menginformasikan, berdasarkan paparan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur melalui surat nomor 821.2/5946/204.4/2019 menyampaikan bahwa rencana mutasi jabatan tersebut tidak diterima oleh Kemendagri.

"(Boleh mutasi jabatan) asalkan dapat izin dari gubernur dan Kemendagri," tegas Hari.

Di sisi lain, Inspektur Kabupaten Malang Tridiyah Maistuti menerangkan ada sebuah alasan valid yang membuat pelantikan yang dilakukan Sanusi tak salah.

“Tak ada yang perlu dipersoalkan, pembahasan maupun permit (izin) sudah melalui mekanisme yang seharusnya oleh baperjakat (badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan),” beber Tridiyah.

Halaman
123
Penulis: Erwin Wicaksono
Editor: Anugrah Fitra Nurani
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved