Posisi Ma’ruf Amin Disoalkan Bambang Widjojanto, Pakar Hukum Ungkap Fakta Berbeda: Bukan Ranah MK

Bambang Widjojanto yakin putusan Mahkamah Agung bisa memenangkan Prabowo-Sandiaga, namun berbeda dengan pendapat Pakar Hukum, Juanda.

Posisi Ma’ruf Amin Disoalkan Bambang Widjojanto, Pakar Hukum Ungkap Fakta Berbeda: Bukan Ranah MK
Tribunnews/Jeprima (Tribunnews/Jeprima)-CHRISTOFORUS RISTIANTO/KOMPAS.com
Ketua Tim Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN), Bambang Widjojanto/Pakar hukum tata negara, Juanda 

TRIBUNJATIM.COM - Pakar Hukum Tata Negara sekaligus Guru Besar Tata Negara Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Juanda memberikan komentarnya mengenai salah satu gugatan pemohon atau Tim Kuasa Hukum Prabowo-Sandiaga yang meminta Mahkamah Konstitusi mendiskualifikasi pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin.

Gugatan itu berdasarkan dari posisi Ma'ruf Amin yang masih sebagai Dewan Pengawas Syariah (DPS) Bank Syariah Mandiri dan BNI Syariah dan dianggap melanggar syarat pencalonan.

"Saya kira sangat sulit untuk diterima. Pertama bukan ranahnya MK untuk mendiskualifikasi," kata Juanda dalam diskusi bertajuk Mahkamah Keadilan untuk Rakyat di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (15/6/2019).

Juanda menyebut Ma’ruf Amin seharusnya sudah ditolak dari awal lantaran tidak memenuhi syarat pendaftaran di KPU.

Bambang Widjojanto Yakin Putusan Mahkamah Agung Ini Menangkan Prabowo-Sandi,Jokowi Terdiskualifikasi

Tetapi, jika kemudian tidak memenuhi syarat dan diterima, berarti ada kesalahan dari KPU.

"Nah ketika itu dia (kuasa hukum BPN) tahu seharusnya dia menggugat KPU ke PTUN. Artinya keputusan penetapan dari KPU untuk Pak Ma'ruf ini ada kesalahan atau ada yang merugikan pasangan 02. Maka, ranah alamatnya bukan ke MK, tapi ke PTUN," terangnya.

Bahkan, Refly Harun mempertanyakan alasan hukum jika ingin mendiskualifikasi Jokowi-Ma'ruf Amin. Pasalnya keduanya lolos persyaratan.

Refly Harun melanjutkan, jika alasan tim 02 adalah dugaan Jokowi-Ma'ruf melakukan tindakan pidana, hal itu masih memungkinan.

Tetapi, dalam gugatan tidak yang mengatakan salah satu dari pasangan calon melakukan tindakan melanggar hukum.

Bambang Widjojanto Beberkan Dana Kampanye Jokowi Hampir Rp 19 M, Singgung Kekayaan Sang Presiden

Contohnya tindakan hukum yang bisa mendiskualifikasi paslon adalah jika melakukan tindak pidana korupsi.

Halaman
1234
Penulis: Elma Gloria Stevani
Editor: Arie Noer Rachmawati
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved