Ajukan Kredit Fiktif Sampai Rp 10 M, Eks Pejabat Bank BRI dan Debiturnya Dijebloskan Tahanan Kejati

Ajukan Kredit Fiktif Sampai Rp 10 M, Eks Pejabat Bank BRI dan Debiturnya Dijebloskan Tahanan Kejati Jatim.

Ajukan Kredit Fiktif Sampai Rp 10 M, Eks Pejabat Bank BRI dan Debiturnya Dijebloskan Tahanan Kejati
TRIBUNJATIM.COM/SAMSUL ARIFIN
kedua tersangka saat digiring menuju mobil tahanan, Selasa (18/6/2019) 

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Dua tersangka Nanang Lukman Hakim (NLH) dan Lanny Kusumawati Hermono (LHK) digiring ke mobil tahanan oleh Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya.

Mereka diduga terlibat dugaan pengajuan kredit fiktif yang merugikan negara mencapai Rp 10 miliar.

Nanang yang merupakan mantan Assocaiate Account Officer (AAO) PT BRI (Persero) Surabaya dan Lanny merupakan debitur atau pihak ketiga dalam kasus tersebut.

Jaga Mutu Pelayanan, BPJS Kesehatan Pamekasan Ingatkan Rumah Sakit Segera Perbarui Status Akreditasi

Tak Hanya Dalami Dugaan Korupsi Jamkrida, Kejati Jatim Sebut Akan Dalami Kredit Fiktif

Bikin Kredit Fiktif, Karyawan Koperasi di Tulungagung Gelapkan Uang Ratusan Juta

Kasus tersebut terjadi pada tahun 2018 lalu. Saat itu, BRI mengadakan program pemberian kredit modal kerja (KMK) Ritel Max Co kepada sembilan debitur.

Semua pengajuan kredit itu diproses oleh Nanang selaku AAO.

Namun Nanang justru memanfaatkan jabatan tersebut untuk bekerja sama melakukan praktik kredit fiktif.

“Dia bekerjasama dengan Lanny untuk menyusun kredit fiktif yang diajukan kepada bank,” ungkap Kepala Kejari Surabaya, Anton Delianto, Selasa, (18/6/2019).

Anton menjelaskan Nanang memandu Lanny untuk membuat berkas  pengajuan kredit usaha itu. Belakangan diketahui jika identitas debitur, SIUPP dan TPD semuannya palsu. Bahkan, mereka juga mengmark up angunan.

“Karena semua proses pengecekan calon debitur dilakukan oleh Nanang, maka ia pun mencairkan dana kredit usaha itu. Padahal semua pengajuan itu fiktif,” terangnya.

Setelah uang dari pengajuan kredit itu cair. Nanag dan Lanny pun menikmati uang senilai itu. Akibat ulah keduanya, negara dirugikan mencapai Rp 10 Miliar.

Mereka dijerat dengan pasal 2 ayat 1, pasal 3 jo pasal 18 undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Setelah ditetapkan tersangka, mereka lantas ditahan selama 20 hari di Rutan Kelas 1 Surabaya Cabang Kejati Jatim.

Penulis: Samsul Arifin
Editor: Sudarma Adi
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved