Bambang Widjojanto Kecewa Dengar Jawaban KPU di Sidang Sengketa Pilpres, Sebut KPU Percaya Diri

Ketua Tim Hukum BPN Prabowo Sandiaga menyebut KPU sangat percaya diri dan ia kecewa dengan jawaban KPU

Penulis: Elma Gloria Stevani | Editor: Januar
Tribunnews/Jeprima (Tribunnews/Jeprima)
Ketua Tim Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN), Bambang Widjojanto memberikan pemaparan bukti kecurangan Pilpres 2019 pada sidang perdana sengketa hasil Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Jumat (14/6/2019). Sidang perdana Perselisihan Hasil Pemilihan Umum atau Sengketa Pilpres mengagendakan pemeriksaan pendahuluan kelengkapan dan kejelasan pemohon dari tim hukum BPN. 

TRIBUNJATIM.COM - Pada sidang sengketa hasil Pilpres 2019 kali ini, Bambang Widjojanto menilai KPU RI sangat percaya diri menghadapi sidang sengketa hasil Pilpres yang berlangsung hari ini, Selasa (18/6/2019) di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat.

Bambang Widjojanto mengakui, pihak KPU RI hanya membacakan 30 halaman dari total 300 halaman jawaban atas permohonan pihak Prabowo-Sandi dalam sidang hari ini.

“KPU RI percaya diri sekali, bisa ‘over confidence’ hanya membacakan 30 halaman dari total 300 halaman, seolah-olah hakim paham 270 halaman lainnya, terlalu percaya diri itu bisa jadi kesalahan utama,” ungkap BW di sela persidangan.

7 Aksi Paspampres Kawal Presiden, Gagalkan Tembakan ke Soekarno Saat Salat hingga Bohongi Soeharto

Tak sampai di situ, Bambang Widjojanto menyatakan saat membacakan permohonan pada Jumat (14/6/2019) kemarin, pihaknya telah berusaha maksimal untuk menjelaskan semuanya demi hasil yang terbaik.

“Kami selalu membangun optimisme,” ujarnya.

Diketahui, sebelumnya dalam sidang pembacaan pihak termohon, Ketua Tim Hukum KPU RI, Ali Nurdin menjawab terdapat sejumlah permohonan yang sudah dikonsolidasikan antara pemohon dan termohon.

Termasuk masalah DPT yang menurut catatan KPU RI telah diselesaikan melalui tujuh kali proses konsolidasi antara kedua pihak.

Kemurkaan Tentara Saat 1 Foto Terakhir Soekarno Sebelum Wafat Tersebar, 2 Anaknya Sampai Diperiksa

Nasib Sarwo Edhie Pasca G30S/PKI, Sering Melamun hingga Dicopot dari Jabatannya: Bunuh Saja Aku

Menurutnya KPU RI sudah menindaklanjuti semua laporan pemohon dengan melakukan pengolahan data, berkoordinasi dengan Dirjen Dukcapil serta mengadakan rapat koordinasi dengan KPU provinsi kabupaten kota.

Tampak Bambang Widjojanto, Ketua Tim Hukum Prabowo-Sandi, Bambang Widjojanto (BW) keluar dari ruang sidang saat kuasa hukum Jokowi-Ma’ruf, Yusril Ihza Mahendra membacakan jawabannya, dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2019 kembali berlangsung di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, hari ini, Selasa (18/6/2019).

“Mau minum dulu,” ujar BW saat masih mengenakan jas toga sebagai syarat mengikuti persidangan di MK.

Untuk diketahui, agenda sidang hari ini adalah mendengarkan jawaban pihak termohon yaitu KPU RI dan pihak terkait TKN Joko Widodo-Ma’ruf Amin atas permohonan pihak pemohon Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Megawati Ingin Pensiun dari Ketum PDIP, Nama Cucu Soekarno & Jokowi Muncul, Siapa Paling Cocok?

Bambang Widjojanto menegaskan betapa kecewanya dia atas jawaban KPU RI yang menurutnya gagal membangun argumentasi jawaban atas permohonan pihak Prabowo-Sandiaga.

“KPU RI gagal membangun argumentasi, indikasinya yang pertama adalah KPU menolak perbaikan tapi menjawab perbaikan, artinya mereka secara diam-diam mengakui perbaikan sebagai bagian dari permohonan,” terangnya.

Adapun, menurut Bambang Widjojanto hal kedua yang tidak bisa dijawab KPU RI adalah mengenai posisi cawapres Ma’ruf Amin sebagai pejabat dua bank yang berstatus Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

“Yang kedua mereka tak bisa menjawab soal cawapres sebagai pejabat BUMN, mereka hanya berlindung di balik UU BUMN tapi tak menggunakan Putusan Mahkamah Agung Nomor 21 Tahun 2017, Putusan MK Nomor 48 Tahun 2013, Peraturan BUMN Nomor 3 Tahun 2013; UU Nomor 17 tahun 2013 tentang Keuangan Negara, dan UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” tegasnya.

Kemudian, dikatakan Bambang Widjojanto hal ketiga yang tak mampu dijawab oleh KPU adalah soal perbedaan jumlah tempat pemungutan suara (TPS) antara penetapan KPU RI dan SITUNG (Sistem Informasi Penghitungan Suara) yang juga miliki KPU.

“Dalam penetapan jumlah TPS adalah 812.708 tapi di SITUNG ada 813.336. Masih percaya dengan KPU RI yang seperti itu? Hal tersebut saja tak bisa mereka jawab apalagi soal DPT siluman, itu adalah kegagalan fatal dan fundamental,” pungkasnya.

Setelah itu BW kembali memasuki arena persidangan. 

Artikel ini telah tayang di Tribunjakarta.com dengan judul Bambang Widjojanto Nilai KPU Terlalu Percaya Diri

Sumber: Tribun Jakarta
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved