Disparbud Gresik Usulkan 5 Bangunan Jadi Cagar Budaya Tahun Ini, Syaratnya Umur Lebih Dari 50 Tahun

Disparbud Gresik Usulkan 5 Bangunan Jadi Cagar Budaya Tahun Ini, Syaratnya Umur Lebih Dari 50 Tahun.

Disparbud Gresik Usulkan 5 Bangunan Jadi Cagar Budaya Tahun Ini, Syaratnya Umur Lebih Dari 50 Tahun
SURYA/WILLY ABRAHAM
Gedung Nasional Indonesia (GNI) salah satu bangunan tua di Kabupaten Gresik, Selasa (18/6/2019) 

TRIBUNJATIM.COM, GRESIK - Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Gresik mengajukan bangunan di wilayah Gresik menjadi cagar budaya.

Pada tahun ini, sebanyak 5 bangunan rencananya akan diteliti.

Kepala Disparbud Gresik, Migfar Syukur membenarkan jika pihaknya akan mengajukan sejumlah bangunan untuk menjadi cagar budaya.

Ciputra Development Ekspansi Proyek Pemukiman di Driyorejo Gresik, Total Huniannya 400 Unit

Begini Penampakan Gapura di Duduksampeyan Gresik yang Habiskan Puluhan Juta Rupiah, Pakai Stainless

Banyak Warga Antre Mengurus SIM Pasca Lebaran, Polres Gresik Siapkan Layanan Bus SIM Keliling

Pihaknya belum mengetahui secara rinci, wilayah mana saja yang bakal menjadi perhatian. Karena untuk menjadikan bangunan sebagai cagar budaya harus memenuhi persyaratan.

"Kriteria bangunan yang bisa masuk cagar budaya itu antara lain, bangunan berumur lima puluh tahun atau lebih, agama mempunyai nilai sejarah, ilmu pengetahuan dan budaya," ujarnya, Selasa (18/6/2019).

Setelah tim menemukan situs atau bangunan yang berpontensi menjadi cagar budaya, nanti akan ada tim lagi yang bakal meneliti. Tim ini bisa jadi berasal dari luar kota.

Sedangkan total bangunan cagar budaya di Kabupaten Gresik ada sekitar 36. Yaitu berupa, bangunan, situs, struktur (sebuah bangunan yang tidak ada atapnya) dan benda mati.

“Misalnya dalam penelitian tim kami, menemukan ada indikasi bangunan sudah diganti dan merubah bentuk asal, secara otomatis tidak masuk verifikasi,” jelasnya.

Khusus untuk bangunan rumah yang ada penghuninya, Disparbud secara khusus bakal memberikan insentif kepala pemilik.

"Salah satunya, pemberian diskon Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan bantuan untuk renovasi bangunan," ungkapnya.

Seluruh pengelolaan ditanggung pemerintah daerah. Namun, untuk renovasi semuanya dilakukan sesuai permintaan dari pemilik bangunan, asalkan tidak banyak merubah bentuk. Dijelaskan, penetapan bangunan tua menjadi cagar budaya, sesuai amanat UU No 11 tahun 2010.

Dalam melestarikan cagar budaya, Negara bertanggung jawab dalam pengaturan pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya.

Penulis: Willy Abraham
Editor: Sudarma Adi
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved