Kemenkumham Raih WTP dari BPK, Raihan yang Keenam Kali & Keempat Secara Berturut-turut

Kemenkumham Raih WTP dari BPK, Raihan yang Keenam Kali & Keempat Secara Berturut-turut.

Kemenkumham Raih WTP dari BPK, Raihan yang Keenam Kali & Keempat Secara Berturut-turut
ISTIMEWA/TRIBUNJATIM.COM
bagan kemenkumham raih WTP keenam kalinya 

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Hari ini, Selasa (18/06/2019), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan tahun anggaran 2018.

Raihan WTP kali ini merupakan kali keenam yang diperoleh Kemenkumham, sekaligus untuk yang keempat secara berturut-turut.

WTP adalah opini audit yang akan diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material.

Kanwil Kemenkumham Jatim Maksimalkan Peran Tim TI Untuk Tingkatkan Layanan Publik

Kanwil Kemenkumham Jatim Resmikan Layanan Publik Berbasis HAM, Buat Ciptakan Pelayanan yang Adil

Kakanwil Kemenkumham Jatim Ciptakan Kantin Kejujuran

Ada empat parameter yang harus dipenuhi untuk mendapatkan opini WTP, yaitu kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Kemenkumham di bawah kepemimpinan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna H. Laoly, memiliki komitmen tinggi dalam menjaga pertanggungjawaban pengelolaan anggaran dan aset negara.

Jalan Kemenkumham merengkuh empat WTP berturut-turut tidaklah mudah. Selama lima tahun terakhir, Kemenkumham telah melaksanakan restrukturisasi program dan kegiatan, serta mengikuti perubahan basis akuntansi dari basis kas ke basis akrual.

Tahun 2016 di seluruh Indonesia, Kemenkumham hanya mempunyai sekitar 400-an pegawai dengan pendidikan D3 dan Sarjana Akuntansi, sedangkan jumlah UPT lebih dari 1.100.

Solusi dari permasalahan tersebut, dua tahun terakhir Kemenkumham telah menambah penerimaan pegawai dengan latar belakang Akuntansi dan Ekonomi sebanyak 778 orang pada tahun 2017 dan 208 orang pada tahun 2018, melakukan diklat, workshop, pembinaan dan monev.

Tahun 2016 Kemenkumham juga telah menandatangani MoU dengan Ikatan Akuntan Indonesia untuk melakukan workshop dan ujian sertifikasi Ahli Akuntansi Pemerintahan (AAP).

Terhitung sejak 2016-2019, Kemenkumham telah mengirimkan 570 pegawai dari seluruh Indonesia untuk mengikuti Workshop dan Ujian Sertifikasi AAP level A dan B.

Sertifikasi AAP dimaksudkan sebagai alat ukur untuk menilai kompetensi peserta dalam menyusun laporan keuangan pemerintah, kebijakan akuntansi keuangan pemerintah, dan laporan keuangan prospektif (anggaran) pemerintahan.

Editor: Sudarma Adi
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved