Pertanyakan Surat Izin Pemanfaatan Air, Pemkab Malang Layangkan Gugatan ke Kementerian PUPR

Pemerintah Kabupaten Malang buka suara terkait pelayangan gugatan terhadap Kementrian Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)

Pertanyakan Surat Izin Pemanfaatan Air, Pemkab Malang Layangkan Gugatan ke Kementerian PUPR
SURYA/ERWIN WICAKSONO
Plt Bupati Malang, M Sanusi 

TRIBUNJATIM.COM, KEPANJEN - Pemerintah Kabupaten Malang buka suara terkait pelayangan gugatan terhadap Kementrian Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

Gugatan tersebut terdaftar di PTUN per tanggal 13 Mei 2019 lalu dengan tergugat Kemen PUPR.

Kepala Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Malang Tien Farikhah menjelaskan, ada tiga poin gugatan yang diajukan Pemerintah Kabupaten Malang yang diwakili oleh Wakil Bupati Malang.

Ketiganya tercatat dengan nomor register 94/G/2019/PTUN.JKT; 95/G/2019/PTUN.JKT; dan 96/G/2019/PTUN.JKT.

(Polemik PDAM Kabupaten Malang dan Kota Malang, Sumber Air Wendit Dalam Status Quo)

Ketika dikonfirmasi, Plt Bupati Malang Muhammad Sanusi menerangkan,  pihaknya mengajukan gugatan atas sebuah kesalahan yang dinilai fatal dalam surat edaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) nomor SA.02.03-Mn/253.

Surat tersebut diketahui dilayangkan pada 6 Februari lalu. Kesalahannya meliputi terkait dengan  surat izin pemanfaatan air (SIPA) kepada PDAM Kota Malang.

Surat edaran tersebut berisi bahwa wilayah sumber mata air wendit berada di wilayah Kota Malang.

Termasuk juga persoalan izin lingkungan dari balai besar yang nyatanya belum pernah dikeluarkan rekomendasinya oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Malang dan mengetahui warga sekitar.

“Gugatan yang kami ajukan murni terkait dengan izin SIPA, atas nama bupati," ujar Sanusi ketika dikonfirmasi di Ruang Anusapati Pemkab Malang, Senin (17/6/2019).

Sanusi juga mengklarifikasi bahwa, pihaknya telah melakukan diskusi dan duduk bersama dengan dua institusi pemerintah. Di antaranya, Pemerintah Kota Malang dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

(Pemkot Malang Bantah Tak Pernah Hadiri Undangan Bahas Wendit: Kami Punya Salinan Daftar Hadirnya)

Halaman
12
Editor: Anugrah Fitra Nurani
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved