BPN Ungkap Ada 1-2 dari 15 Saksi di MK Dapat Teror, Haris Azhar Jadi Saksi Dugaan Aparat Tak Netral

Ada 1-2 saksi fakta yang dapat ancaman dalam sidang lanjutan sengketa hasil Pilpres 2019, terima pesan singkat atau SMS dari nomor yang tidak dikenal

BPN Ungkap Ada 1-2 dari 15 Saksi di MK Dapat Teror, Haris Azhar Jadi Saksi Dugaan Aparat Tak Netral
(CHRISTOFORUS RISTIANTO/KOMPAS.com)
Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN), Miftah Sabri,di Media Centre, Jalan Sriwijaya, Jakarta Selatan, Rabu (19/6/2019). 

TRIBUNJATIM.COM - Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga menjelaskan terdapat satu hingga dua dari 15 fakta yang mendapatkan ancaman dalam sidang lanjutan sengketa hasil Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Rabu (19/6/2019).

"Enggak lah (tidak semua saksi), ada satu atau dua yang mendapatkan ancaman," ujar juru bicara BPN, MIftah Sabri saat ditemui di Media Centre, Jalan Sriwijaya, Jakarta Selatan, Rabu (19/6/2019).

Juru Bicara BPN Prabowo-Sandiaga Miftah Sabri mengaku kedua saksi diancam melalui pesan singkat atau SMS dari nomor yang tidak dikenal. Namun, dalam hal ini Miftah belum menjelaskan secara detail seperti apa ancaman yang diberikan kepada saksi fakta.

Pengakuan Ajudan Saat Bantu Soekarno Melarikan Diri Ketika Soeharto Berkuasa, Gagal karena 1 Hal

Bambang Widjojanto Kecewa Dengar Jawaban KPU di Sidang Sengketa Pilpres, Sebut KPU Percaya Diri

"Kalau yang ancamannya bersifat teror seperti SMS gelap, itu ada," ungkapnya kemudian.

"Namun saya enggak bisa kasih tau 1-2 saksi yang mendapatkan ancaman itu akan bersaksi di bidang apa. Pokoknya saya lihat sendiri SMS-nya," sambungnya.

Sebelumnya, Ketua Tim Hukum Prabowo-Sandiaga, Bambang Widjojanto meminta Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan LPSK memberikan perlindungan kepada seluruh saksi fakta yang diajukan dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2019.

Posisi Ma’ruf Amin Disoalkan Bambang Widjojanto, Pakar Hukum Ungkap Fakta Berbeda: Bukan Ranah MK

"Berdasarkan diskusi dengan LPSK ada satu gagasan bahwa untuk melindungi saksi maka kemudian LPSK mengusulkan kalau MK memerintahkan LPSK untuk menjalankan fungsi perlindungan dia akan menjalankan hal itu," ujar Bambang.

Namun, sayangnya Hakim MK menolak permintaan Tim Hukum pasangan Prabowo-Sandiaga terkait perlindungan saksi dalam sengketa hasil Pilpres 2019.

Hakim MK Suhartoyo mengatakan, pihaknya tidak dapat memerintahkan (LPSK) untuk memberikan perlindungan kepada saksi.

Bambang Widjojanto Yakin Putusan Mahkamah Agung Ini Menangkan Prabowo-Sandi,Jokowi Terdiskualifikasi

"Soal LPSK terus terang MK tidak bisa kemudian mengamini itu," ujar Suhartoyo dalam sidang lanjutan sengketa hasil pilpres di gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa (18/6/2019).

Dalam sidang lanjutan sengketa hasil Pilpres 2019, Direktur Eksekutif Lokataru yang juga aktivis 1998, Haris Azhar menjadi saksi fakta di Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Rabu (19/6/2019).

Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN), Miftah Sabri menjelaskan nantinya mantan Koordinator Kontras itu akan menyampaikan kesaksian untuk membuktikan adanya dugaan keterlibatan aparatur negara dalam proses pemenangan pasangan nomor urut 01 Jokowi-Ma’ruf.

Direktur Lokataru Foundation Haris Azhar dalam acara diskusi bertajuk Membincang Hukum, HAM, dan Korupsi, di kawasan Jakarta Pusat, Senin (14/1/2019).
Direktur Lokataru Foundation Haris Azhar dalam acara diskusi bertajuk Membincang Hukum, HAM, dan Korupsi, di kawasan Jakarta Pusat, Senin (14/1/2019). ((KOMPAS.com/Devina Halim))

Bambang Widjojanto Beberkan Dana Kampanye Jokowi Hampir Rp 19 M, Singgung Kekayaan Sang Presiden

Halaman
12
Penulis: Elma Gloria Stevani
Editor: Januar Adi Sagita
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved