Dana dari Pemkab Gresik Belum Cair, Panitia Pilkades di Gresik Terpaksa Utang

Panitia pemilihan kepala Desa (Pilkades) Kabupaten Gresik melapor belum menerima anggaran dari Pemerintah Kabupaten Gresik untuk operasional Pilkades

Dana dari Pemkab Gresik Belum Cair, Panitia Pilkades di Gresik Terpaksa Utang
Surya/Sugiyono
PILKADES - Pelantikan Plt kades Indrodelik Kecamatan Bungah karena kadesnya mengikuti Pilkades, Rabu (19/6/2019). 

TRIBUNJATIM.COM, GRESIK - Panitia pemilihan kepala Desa (Pilkades) Kabupaten Gresik melapor belum menerima anggaran dari Pemerintah Kabupaten Gresik untuk operasional Pilkades yang sudah masuk tahapan.

Suyitno, anggota Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) di Kecamatan Bungah, mengatakan bahwa Panitia Pilkades sudah dibentuk sejak April 2019.

Namun, sampai sekarang anggaran dari pemerintah Kabupaten Gresik juga belum cair. Padahal, kinerja panitia Pilkades sudah berjalan hampir dua bulan.

"Tapi anggaran untuk Pilkades juga belum cair," kata Suyitno, Rabu (19/6/2019).

(Jelang Pilkades Serentak, Kejari Gresik Banyak Aduan Dugaan Penyelewengan Dana Desa)

Padahal, saat ini panitia Pilkades harus melaksanakan sejumlah tahapan, mulai pendaftaran calon kepala desa, menetapkan calon kades dan menetapkan calon pemilih.

"Saat itu terbentur Perbub yang belum jadi, yang sebagai rujukan anggaran pilkades," imbuhnya.

Sekarang ini, para panitia Pilkades kebanyakan menggunakan dana talangan dari Desa, bahkan ada yang dalam bentuk hutang.

"Sementara ini pakai dana talangan dulu yaitu hutang," katanya.

Panitia Pilkades di Kecamatan Duduksampeyan juga mengatakan hal yang sama, untuk melancarkan tahapan Pilkades terpaksa menggunakan dana pinjaman desa.

"Durung, jek pengajuan, (belum, masih pengajuan) sementara informasinya menggunakan dana pinjaman desa," kata Ahmed Khusaini, warga Duduksampeyan.

(Polres Bojonegoro Sebut Politik Identitas dan Penyebaran Isu Masih Berlaku saat Pilkades Serentak)

Wakil Ketua DPRD Gresik Nur Gholib mengatakan bahwa anggaran bantuan keuangan khusus (BPK) harus memiliki  surat keputusan (SK) dari Bupati.

"Alokasi anggaran Pilkades per desa bukan diatur di Perbub, tetapi cukup SK Bupati," kata Nur Gholib, dari Fraksi PPP DPRD Gresik.

Namun, kepala Kepala Plt Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Gresik Edy Hadisiswoyo tidak menjawab ketika dikonfirmasi terkait kapan cairnya dana untuk Pilkades.

Diketahui, di Kabupaten Gresik mengadakan Pilkades serentak pada 31 Juli 2019.

Ada 256 Desa yang melaksanakan Pilkades. Anggaran yang diajukan sekitar Rp 19 Miliar. Baik untuk panitia dan keamanan TNI dan Polri.

Reporter: Surya/Sugiyono.

(Jelang Pilkades Serentak, Kejari Gresik Banyak Aduan Dugaan Penyelewengan Dana Desa)

Penulis: Sugiyono
Editor: Anugrah Fitra Nurani
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved