Ditemui Perwakilan Wali Murid, Anggota DPRD Jatim Minta Sistem Zonasi PPDB SMA/SMK Dievaluasi

Ditemui Perwakilan Wali Murid, Anggota DPRD Jatim Minta Sistem Zonasi PPDB SMA/SMK Dievaluasi.

Ditemui Perwakilan Wali Murid, Anggota DPRD Jatim Minta Sistem Zonasi PPDB SMA/SMK Dievaluasi
SURYA/BOBBY CONSTANTINE KOLOWAY
Puluhan wali murid menemui anggota DPRD Jawa Timur, Rabu (19/6/2019). 

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Puluhan wali murid menemui DPRD Jatim, Rabu (19/6/2019).

Mereka menyampaikan kekecewaannya terhadap sistem zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) untuk SMA/SMK Negeri.

Di dalam protes tersebut, wali murid mendesak Pemerintah pusat untuk menghentikan zonasi PPDB.

Ratusan Orang Tua Pilih Bertahan di Kantor Dindik Surabaya, Minta Kepastian Jawaban Zonasi PPDB SMP

Zonasi PPDB Tuai Protes Orang Tua, Guru Besar UMS: Yang Penting Dari Pendidikan Adalah Kejujuran

Kisruh Sistem Zonasi PPDB, Wawalikota Surabaya Pikirkan Solusi Lewat Tambah Rombel di Sekolah Negeri

"DPRD Jatim harus segera memperjuangkan ke pemerintah pusat untuk mencabut sistem zonasi PPDB. Karena penerimaan siswa baru akan tutup Kamis besok,” tutur Hudi, satu di antara perwakilan wali murid.

Wali murid lainnya, Ronny Mustamu mengaku zonasi PPDB, khususnya di Surabaya, akan merugikan masyarakat yang tinggal di kecamatan yang jauh dari sekolah negeri.

Sebaliknya, masyarakat yang tinggal di kecamatan memiliki sekolah negeri akan diuntungkan.

"Misalnya, di Kecamatan Wonokromo, Gubeng, Tegal Sari akan rugi karena jauh dari sekolah negeri, padahal padat penduduknya. Maka zonasi PPDB seharusnya dibatalkan,” tegasnya.

Jika belum menemukan solusi yang tepat, pihaknya berharap Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhajir Effendi menerapkan sistem PPDB seperti tahun sebelumnya. Yakni, zonasi berdasarkan kecamatan dan nilai ujian.

Perwakilan para Murid tersebut ditemui oleh Anggota Komisi E DPRD Jatim, Agatha Retnosari dan Gunawan yang dilaksanakan di ruang Banmus DPRD Jatim, Rabu (19/6).

Anggota Komisi E DPRD Jatim, Agatha Retnosari mengatakan PPDB 2019 di Jatim mengalami carut marut seperti sudah diprediksi jauh-jauh hari. Hal ini sebagai akibat adanya pemaksanaan penerapan Permendiknas No 55 tahun 2018 tentang PPDB sistem zonasi.

Halaman
12
Penulis: Bobby Constantine Koloway
Editor: Sudarma Adi
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved