Forum Komunikasi Kelurahan Krian Minta Sistem Zonasi PPDB Dihentikan, Surati Bupati & DPRD Sidoarjo

Forum Komunikasi Kelurahan Krian Minta Sistem Zonasi PPDB Dihentikan, Surati Bupati & DPRD Sidoarjo.

Forum Komunikasi Kelurahan Krian Minta Sistem Zonasi PPDB Dihentikan, Surati Bupati & DPRD Sidoarjo
KOMPAS.COM/RONY ARIYANTO NUGROHO
Ilustrasi PPDB. 

TRIBUNJATIM.COM, SIDOARJO - Penerapan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) juga mendapat respon dari sejumlah kepala desa (Kades) di Sidoarjo.

Melalui surat resminya, Forum Komunikasi Kepala Desa / Kelurahan (FKKDK) Kecamatan Krian, Sidoarjo meminta agar penerapan sistem zonasi dalam PPDB dihentikan.

Kepala Desa Tropodo Sidoarjo Akui Banyak Pabrik Tahu Pakai Sampah Impor: Lebih Murah Dari Kayu Bakar

Motor Matic Ditemukan Tenggelam di Sungai di Sidoarjo, Dibuang Pencuri Karena Kehabisan Bensin

Kena Sidak DLHK Kabupaten Sidoarjo, Ini Pengakuan Pemilik Pabrik Tahu Pengguna Sampah Impor

"Surat tersebut merupakan tindak lanjut dari rapat kordinasi atau pertemuan kepala desa dan kelurahan se Kecamatan Krian," ujar Kunadi, Ketua FKKDK Krian, Rabu (19/6/2019).

Dalam surat ini, tertulis permohonan kepada Bupati Sidoarjo agar menghentikan sistem zonasi pada PPDB untuk SMP, SMA dan SMK tahun 2019.

Alasannya, itu merampas kebebasan anak untuk memilih sekolah sesuai cita-citanya, sangat tidak mendidik dan tidak bermutu, gara-gara rumah dekat nilai jelek bisa masuk sekolah negeri, sistem dibuat rumit dengan mengorbankan anak didik.

Alasan lain adalah anak dengan nilai bagus dan berprestasi tidak bisa masuk sekolah, banyak merugikan wali murid yang jauh dari sekolah, sistem ini bisa membunuh karakter sehingga anak malas belajar, berpotensi terbitnya surat domisili yang tidak sesuai, serta beberapa alasan lain yang totalnya ada 11 item.

Surat tersebut juga ditembuskan ke Dinas Pendidikan Sidoarjo, dan sudah diketahui beberapa pihak. Termasuk Komisi D DPRD Sidoarjo, dan beberapa kalangan lain telah mendapat kabar tentang surat ini.

"Benar, memang ada surat itu. Kami juga sudah mengetahuinya. Dan menurut kami, itu merupakan bentuk akumulasi dari berbagai persoalan di masyarakat terkait diberlakukannya sistem zonasi," kata Bangun Winarso, anggota Komisi D DPRD Sidoarjo.

Masyarakat banyak yang bingung dengan kondisi ini sehingga mereka mengadu ke berbagai pihak. Seperi ke DPRD Sidoarjo, ke anggota dewan yang dekat rumahnya, mengadu ke kepala desa, perangkat desa, dan sebagainya.

"Karena di Sidoarjo jumlah sekolah tidak sebanding dengan jumlah peserta didik. Sehingga penerapan zonasi menimbulkan banyak masalah," tandas dia.

Di sisi lain, Asrofi selaku Kepala Dinas Pendidikan Sidoarjo sulit dihubungi. Dikonfirmasi melalui telepon atau WhatsApp, juga tidak bisa.

Penulis: M Taufik
Editor: Sudarma Adi
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved