PPDB SMA/SMK Negeri Resmi Ditutup Sementara Dindik Jatim, Info Selanjutnya Tunggu Putusan Kementrian

Menanggapi massa pendemo PPDB SMA/SMK Negeri yang datang ke Gedung Negara Grahadi, Rabu (19/6/2019).

PPDB SMA/SMK Negeri Resmi Ditutup Sementara Dindik Jatim, Info Selanjutnya Tunggu Putusan Kementrian
TRIBUNJATIM.COM/SOFYAN ARIF CANDRA SAKTI
Unjuk rasa di depan Gedung Negara Grahadi, Jalan Gubernur Suryo menolak sistem zonasi PPDB, Rabu (19/6/2019). 

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Menanggapi massa pendemo PPDB SMA/SMK Negeri yang datang ke Gedung Negara Grahadi, Rabu (19/6/2019).

Plt Kepala Dindik Jatim, Hudiyono memutuskan untuk menuruti permintaan masyarakat dengan menutup sementara PPDB SMA/SMK Negeri per siang ini.

"Sementara, ya kami tutup sambil menunggu konsultasi bersama kementrian. Jadi akan kami bicarakan agar bisa kembali menggunakan sistem zonasi PPDB tahun lalu,"ungkapnya.

Penutupan ini, dikatakannya akan dilakukan sambil menunggu keputusan kementrian.

"Penutupan pendaftaran, kalau yang sudah mendaftar datanya tetap tersimpan,"lanjutnya.

Ratusan Orangtua Siswa Geruduk Kantor Dindik Kota Surabaya, Tuntut Sistem Zonasi PPDB 2019 Dihapus

Pengunjuk Rasa Diterima Plt Kadindik Jatim di Grahadi, Protes Sistem Zonasi PPDB Masih Berlangsung

Ratusan Orangtua Siswa Geruduk Kantor Dindik Kota Surabaya, Tuntut Sistem Zonasi PPDB 2019 Dihapus

Tak puas gelar aksi di Balai Kota Surabaya, puluhan hingga ratusan orangtua siswa di Surabaya geruduk Kantor Dinas Pendidikan Kota Surabaya, Rabu (19/6/2019).

Ratusan orangtua siswa itu didominasi oleh ibu-ibu yang menuntut sistem zonasi dalam PPDB tahun ini dihapus.

Dari riuh terikan massa yang mengemuka di ruang rapat Bung Tomo di Kantor Dinas Pendidikan Kota Surabaya tersebut, massa menginginkan solusi atas penerapan sistem zonasi dalam PPDB tahun ini.

Ditemui langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya, Ikhsan mengatakan, ratusan orangtua siswa tersebut meminta adanya penghapusan sistem zonasi dalam PPDB tahun ini.

Sebagaimana Roy, satu di antara orangtua yang ikut bersama ratusan orangtua lain yang mendatangi Kantor Dinas Pendidikan Kota Surabaya.

Ia menginginkan sistem zonasi dihapus dan menggunakan nilai siswa sebagai acuan.

"Kalau masalah jarak, orangtua sudah memikirkan. Mulai dari biayanya sampai nganternya bagaimana," ujarnya.

Sementara Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya, Ikhsan meminta sepuluh orang sebagai perwakilan massa untuk menyampaikan aspirasi dan mencari solusi atas berbagai keluhan tersebut.

Penulis: Sulvi Sofiana
Editor: Melia Luthfi Husnika
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved