Sistem Zonasi PPDB 2019 Tuai Protes dari Wali Murid, Pakar Sebut Masalah Strata Sosial Ekonomi

Guru Besar Universitas Muhammadiyah Surabaya Prof Zainuddin Maliki tidak menampik adanya persoalan kebijakan zonasi PPDB 2019.

Sistem Zonasi PPDB 2019 Tuai Protes dari Wali Murid, Pakar Sebut Masalah Strata Sosial Ekonomi
SURYA/AHMAD ZAIMUL HAQ
PROTES PPDB ZONASI - Ratusan orang tua wali murid dalam Komunitas Orang Tua Peduli Pendidikan Anak SMP Se- Surabaya (KOMPAK) melakukan protes sistem PPDB Zonasi yang dianggap tidak adil di depan Gedung Grahadi, Rabu (19/6/2019). 

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Nur Ika Anisa

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Guru Besar Universitas Muhammadiyah Surabaya Prof Zainuddin Maliki tidak menampik adanya persoalan kebijakan zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMP dan SMA Negeri 2019.

Prof Zainuddin Maliki menyebut persoalan yang dikeluhkan oleh wali murid dengan melakukan unjuk rasa di Grahadi sebagai permasalahan strata sosial ekonomi masyarakat.

Dari strata sosial, Zainuddin Maliki menuturkan protes unjuk rasa wali murid tersebut umumnya dari masyarakat yang memiliki anak dengan nilai bagus namun jarak zonasi jauh dari sekolah yang dianggap favorit.

PPDB 2019 di Jember, Keluhan Orangtua Soal Zonasi Mulai Muncul, Dindik: Wali Murid Masih Bingung

Ratusan Orangtua Siswa Geruduk Kantor Dindik Kota Surabaya, Tuntut Sistem Zonasi PPDB 2019 Dihapus

Mereka dianggap sebagai pihak dirugikan dari penerapan sistem zonasi PPDB 2019.

Sementara, pihak yang diuntungkan adalah mereka yang dekat dengan sekolah meskipun dari segi nilai ujian tidak bagus.

"PPDB itu menguntungkan mereka yang dekat meskipun nilai tidak bagus, itu dilihat dari strata sosialnya. Oleh karena itu PPDB akan memberi kesempatan mereka yang nilainya tidak bagus sekolah di sekolah yang bagus," kata kata Prof Zainuddin Maliki melalui telpon, Rabu (19/6/2019).

"Kita lihat hasilnya setelah sekolah di sekolah yang bagus, apakah tetap dengan standar nilai yang rendah," lanjut dia.

Mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya dua periode ini memaklumi perasaan wali murid yang merasa dirugikan.

"Saya memaklumi perasaan orang tua yang demo tadi, merasa nilai anak mereka bagus hanya karena jarak yang jauh terhalang bisa diterima di sekolah yang dianggap favorit," kata dia.

PPDB 2019, menurutnya, sebagai alternatif pemerintah untuk menciptakan pemerataan pendidikan.

Desak Sistem Zonasi PPDB 2019 Dievaluasi, Komisi E DPRD Jatim Berikan Beberapa Solusi Alternatif

Dindik Jatim Sinkronisasi Website PPDB Selama Penutupan Sementara Pendaftaran, Data Tak Bakal Hilang

"Nantinya sekolah di pinggiran atau semua sekolah berpeluang mendapat siswa yang bagus. Artinya yang nilainya bagus tidak bisa sekolah di favorit tapi di zonasinya. Dia akan memiliki peran peer learning," kata dia.

Pemerataan tersebut dapat mendukung peer learning atau pembelajaran sebaya di sekolah-sekolah yang diasumsikan bukan sekolah favorit.

"Akan terjadi proses transformasi pembelajaran. Ke depan akan ada pemerataan mutu, namanya sekolah favorite tidak hanya kompleks tertentu," pungkasnya.

Penulis: Nur Ika Anisa
Editor: Arie Noer Rachmawati
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved