Temuan Timbunan Sampah Plastik dari Luar Negeri, Khofifah: Impor Boleh, Masalahnya Material Ikutanya

Viralnya kasus temuan timbunan sampah plastik impor dari luar negeri di Mojokerto segera direspon oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.

Temuan Timbunan Sampah Plastik dari Luar Negeri, Khofifah: Impor Boleh, Masalahnya Material Ikutanya
SURYA/FATIMATUZ ZAHROH
Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa sidak ke Pabrik Kertas Indonesia, meninjau bahan baku kertas bekas yang didatangkan dari negara luar, Rabu (19/6/2019). 

TRIBUNJATIM.COM, MOJOKERTO - Viralnya kasus temuan timbunan sampah plastik impor dari luar negeri di Mojokerto segera direspon oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.

Hari ini, Rabu (19/6/2019), Khofifah bersama jajaran Pemprov Jatim meninjau PT Pabrik Kertas Indonesia (Pakerin) yang merupakan salah satu pabrik yang mengimpor kertas bekas dari luar negeri sebagai bahan baku kertas, kardus dan sejumlah end product serupa dari pabriknya.

Dalam sidaknya kali itu, Khofifah meninjau langsung dan menyaksikan gunungan pack kertas bekas yang diimpor dari luar negeri.

Tinjau Limbah di Desa Bangun Mojokerto, Gubernur Khofifah Diminta Warga Tak Hentikan Suplai Sampah

Gubernur Jatim Khofifah Beri Nama Dewi Cemara untuk Crop Circle Kedungmalang Kediri

Ada yang dari Irlandia, Inggris, Belanda, Jerman, Italia, dan sejumlah negara lain yang mayoritas berasal dari negara-negara Eropa.

Setiap pack gunungan kertas bekas yang ditimbun di belakang pabrik bertuliskan asal daerah pengimpor dan kandungan material di dalamnya.

Seperti berasal dari Inggris, kandungan 95 persen. Artinya 95 persen kandungannya murni kertas bekas. Sedangkan 5 persen yang lain adalah materi non kertas bekas.

Bisa berupa plastik, besi, dan material lain yang bisa jadi menjadi komponen dari produk kertas sebelum menjadi sampah.

Dalam kesempatan itu, Khofifah mengatakan mengimpor kertas bekas sebagaimana dalam Peraturan Menteri Perdagangan No 31 Tahun 2016 dan berdasarkan Konvensi Basel itu dibolehkan.

"Berdasarkan Permendag No 31 Tahun 2016 itu sah, dibolehkan. Yang saat ini menjadi masalah adalah material ikutannya. Di mana ada yang mengandung plastik, bahkan ada temuan yang mengandung limbah B3," kata Khofifah.

Namun dalam Permendag itu ada yang menjadi kelemahan dan multi tafsir.

Halaman
12
Penulis: Fatimatuz Zahroh
Editor: Arie Noer Rachmawati
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved