Aspidsus Kejati Jatim Akui Keterangan Ketua DPRD Armuji Bantu Penyidik Soal Kasus Dugaan Korupsi YKP

Asisten Pidana Khusus Kejati Jatim, Didik Farkhan Alisyahdi mengatakan, keterangan Ketua DPRD Kota Surabaya Armuji diakui cukup membantu penyidik.

Penulis: Samsul Arifin | Editor: Arie Noer Rachmawati
TRIBUNJATIM.COM/SAMSUL ARIFIN
Asisten Pidana Khusus Kejati Jatim, Didik Farkhan Alisyahdi mengatakan, keterangan Armuji diakui cukup membantu penyidik. 

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Syamsul Arifin

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Asisten Pidana Khusus Kejati Jatim, Didik Farkhan Alisyahdi mengatakan, keterangan Ketua DPRD Kota Surabaya Armuji diakui cukup membantu penyidik.

Sebab, ia dianggap mengetahui secara persis cerita dari YKP.

"Beliau menjadi anggota dewan di Surabaya cukup lama dan pernah menjadi pengurus YKP. Keterangannya cukup membantu penyidik. Ada 20 pertanyaan tadi," terangnya, Kamis (20/6/2019).

Pembangunan Rusunawa oleh Pemkot Surabaya Belum Tentu Diperuntukkan Warga Sekitar

Ribuan Warga Surabaya Antre Tempati Rusun Buatan Pemkot, Tiga Rusunawa Ditarget Tuntas November Ini

Sebelumnya, kasus korupsi YKP pernah beberapa kali mencuat. Bahkan pada 2012, DPRD kota Surabaya pernah membentuk Pansus dengan memanggil semua pihak ke DPRD.

Saat itu Pansus Hak Angket memberikan rekomendasi agar YKP dan PT YEKAPE diserahkan ke Pemkot Surabaya.

Sebab memang keduanya adalah aset Pemkot. Namun pengurus YKP menolak menyerahkannya.

Yayasan Kas Pembangunan (YKP) dibentuk oleh Pemkot Surabaya pada 1951. Seluruh modal dan aset awal berupa tanah sebanyak 3.048 persil tanah berasal dari Pemkot.

Yaitu tanah negara bekas Eigendom verponding. Bukti YKP itu milik Pemkot sejak pendirian Ketua YKP selalu dijabat rangkap oleh Wali Kota Surabaya saat itu, Sunarto.

Padahal, saat itu ada ketentuan UU No 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah Kepala Daerah tidak boleh rangkap jabatan.

Akhirnya pada 2000, Wali Kota Sunarto mengundurkan diri dan menunjuk Sekda Yasin sebagai ketua.

Wali Kota Surabaya Risma Penuhi Panggilan Kejati jadi Saksi Kasus Dugaan Korupsi YKP dan PT YEKAPE

2 Jam Diperiksa, Risma Terangkan Kronologi Pengiriman Surat ke YKP untuk Serahkan Aset ke Pemkot

Namun tiba-tiba tahun 2002, Wali Kota Sunarto menunjuk dirinya lagi dan 9 pengurus baru memimpin YKP.

Sejak saat itu pengurus baru itu diduga mengubah AD/ART dan secara melawan hukum memisahkan diri dari Pemkot.

Hingga tahun 2007, YKP masih setor ke Kas Daerah Pemkot Surabaya.

Namun setelah itu YKP dan PT YEKAPE yang dibentuk YKP berjalan seolah diprivatisasi oleh pengurus hingga asetnya saat ini berkembang mencapai triliunan rupiah.

Sumber: Tribun Jatim
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved