Kuasa Hukum Paslon 01 Hadirkan Dua Saksi dan 2 Ahli Tim

Tim hukum paslon 01 Jokowi-Ma'ruf menghadirkan dua saksi dan dua ahli dalam sidang kelima Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di MK

Kuasa Hukum Paslon 01 Hadirkan Dua Saksi dan 2 Ahli Tim
Tribunnews.com/Danang Triatmojo
Ketua tim hukum 01 Jokowi-Maruf Amin, Yusril Ihza Mahendra, di Gedung MK, Jakarta Pusat, Rabu (19/6/2019). 

TRIBUNJATIM.COM, JAKARTA - Tim hukum paslon 01 Jokowi-Ma'ruf menghadirkan dua saksi dan dua ahli dalam sidang kelima Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK).

"Hari ini kita akan mengajukan dua saksi dua ahli dan dua-duanya sudah siap," kata Ketua tim hukum paslon 01 Yusril Ihza Mahendra di Gedung MK, Jakarta Pusat, Jumat (21/6/2019).

Dua saksi itu ialah Candra Irawan yang akan menjelaskan soal rekapitulasi manual berjenjang tingkat nasional di KPU RI.

Candra hadir sebagai saksi dan menyatakan tak ada penolakan apapun dari saksi paslon 02 saat itu.

Bahkan mereka memberi selamat meskipun tak menandatangani hasil rekap nasional tersebut.

Saksi lainnya, Anas Nasikhin yang berposisi sebagai panitia pelaksana Training TOT yang diselenggarakan TKN.

Dalam kesaksiannya nanti, Anas secara spesifik akan membantah keterangan saksi paslon 02 Hairul Anas.

Sedangkan dua ahli yang dihadirkan paslon 01 yakni Edward Omar Sharif Hiariej.

Sebut Keponakan Mahfud MD Bohong di Sidang MK, Moeldoko Beri Respon yang Buat Penonton Terpingkal

Izin Menikah Lagi, Raffi Ahmad Buat Pingsan Ibunya, Mertua Spontan Sebut Satu Kata, Ruangan Hening

Saksi 02 Beti Kristiana Sebut Juwangi Boyolali Tak Ada Jalan Aspal, Warga: Lha Ini Cor-coran Beton

Pokok keterangan yang akan disampaikan Edward adalah terkait TSM dalam konteks UU Pemilu sebagaimana UU Nomor 7 Tahun 2017.

Sementara satu ahli lainnya, Heru Widodo secara khusus akan menerangkan tentang perkembangan hukum Pemilu dan pembaruan regulasi penegakkan hukum atas pelanggaran dan sengketa Pemilu.

Heru juga akan menerangkan tentang tafsir diskualifikasi dalam putusan MK pascapembaruan UU Pemilu dan UU Pemilukada Serentak.

"Ahli yang kita hadirkan memang dua-duanya terkait TSM. Pertama mengkaji aspek pidana dari TSM itu sendiri. Kedua juga lebih dalam menguraikan masalah TSM dari sejarah dan juga menjelaskan masalah administratif selain pidana yang harus diselesaikan melalui lembaga yang diatur UU seperti Bawaslu dan PTUN," terang Yusril.

Editor: Yoni Iskandar
Sumber: Tribunnews.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved