Anggota DPRD di jember Juga jadi Korban Zonasi PPDB

Anggota DPRD Jember menjadi korban sistem zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2019.

Anggota DPRD di jember Juga jadi Korban Zonasi PPDB
TRIBUNJATIM.COM/FEBRIANTO RAMADANI
Ratusan pendaftar di SMPN diverifikasi PPDB 2019, Senin (24/6/2019). 

TRIBUNJATIM.COM, JEMBER - Anggota DPRD Jember menjadi korban sistem zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2019.

Hal ini terungkap saat rapat dengar pendapat (RDP) antara beberapa orang tua murid, dengan anggota Komisi D dan pimpinan DPRD Jember, Senin (24/6/2019).

Nur Hasan, Sekretaris Komisi D DPRD Jember menuturkan dirinya juga menjadi korban sistem itu.

"Saya ini juga jadi korban zonasi. Jadi anggota dewan pun juga jadi korban zonasi. Anak saya tahun ini ada yang masuk SD," ujar Hasan saat menemui wali murid di gedung dewan.

Dia menuturkan, salah satu anaknya kini masuk sekolah jenjang SD. Berharap mengikuti jejak sang kakak, anak Hasan itu juga mendaftar ke SDN Menampu 3 Kecamatan Gumukmas yang hanya berjarak sekitar 500 meter dari rumah Hasan.

"Sudah turun temurun, anak-anak saya sekolah di SDN Menampu 3. Nah kali ini, salah satu anak saya juga mau masuk ke SD itu. Bersama sekitar 500 meter dari rumah, namun tidak bisa karena tidak masuk di zonasi. Meski berjarak 500 meter, ternyata dengan sistem 'meteran' ini tetap tidak masuk," kata Hasan kepada Tribunjatim.com.

Berdasarkan petunjuk teknis, SDN Menampu 3 Kecamatan Gumukmas menerima siswa dari dua desa di zona 1 dan dua desa di zona 2.

Rumah Nur Hasan berada di Desa Purwoasri Kecamatan Gumukmas, yang tidak masuk dalam kedua zona tersebut.

Berdasarkan sistem zonasi, anak Nur Hasan bisa bersekolah di sekolah yang malah berjarak 1 KM dari rumahnya. Karena jarak SD itu terlalu jauh dari rumahnya, maka Hasan memilih memasukkan sang anak ke sebuah MI swasta berjarak sekitar 250 meter dari rumahnya.

Jasad Pemancing Hilang di Pantai Blado Trenggalek, Ditemukan Basarnas Sejauh 3 Mil dari Lokasi

Pasutri Asal Lamongan ini Tawarkan Jasa Seks Menyimpang, Tarifnya Rp 3 Juta Sekali Kencan

Kasus YKP SUrabaya, Kejati Jatim akan Panggil Mantan Wali Kota Surabaya Bambang DH Besok

"Lalu bagaimana dengan anak-anak pesisir di Kecamatan Gumukmas, yang jarak rumahnya jauh dari sekolah-sekolah. Belum lagi SMA. Gumukmas itu tidak punya SMA negeri. Paling dekat itu ke Kecamatan Kencong, itu pun berjarak jauh, yang gak nutut kalau dihitung pakai meteran," tegasnya kepada Tribunjatim.com.

Karenanya, dia sepakat dengan beberapa wali murid yang mengadu ke gedung dewan supaya ada evaluasi tentang sistem PPDB di tahun 2019 ini.

Dia menambahkan, pihaknya sudah memanggil pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Jember sebelum pelaksanaan PPDB.

Setelah pelaksanaan PPDB ini, lanjutnya, DPRD Jember kembali akan memanggil pihak Dinas Pendidikan. Komisi D juga akan melakukan pemantauan ke sekolah paska PPDB 2019. (Sri Wahyunik/Tribunjatim)

Penulis: Sri Wahyunik
Editor: Yoni Iskandar
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved