Kasus YKP Surabaya, Kejati Jatim akan Panggil Mantan Wali Kota Surabaya Bambang DH Besok

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim akan memanggil mantan Wali kota Surabaya, Bambang DH. Hal ini menyusul penyidikan kasus dugaan korupsi YKP

Kasus YKP Surabaya, Kejati Jatim akan Panggil Mantan Wali Kota Surabaya Bambang DH Besok
Surya
Bambang DH 

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Syamsul Arifin

 TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim akan memanggil mantan Walikota Surabaya, Bambang DH. Hal ini menyusul penyidikan kasus dugaan korupsi Yayasan Kas Pembangunan (YKP).

Kasi Penkum Kejati Jatim Richard Marpaung mengatakan sebenarnya Bambang DH dijadwalkan hadir Senin, (24/6/2019) siang tadi, akan tetapi Bambang DH meminta untuk ditunda besok.

"Iya jadwalnya hari ini bareng saksi lainnya. Tapi Bambang DH ditunda besok," kata Richard saat dikonfirmasi, Senin (24/6/2019).

Sebelumnya, Asisten Pidana Khusus Kejati Jatim Didik Farkhan menyebut dalam minggu ini akan ada delapan orang yang dipanggil. Selain Bambang DH, ada ajudan Bambang DH hingga pihak YKP.

Didik menambahkan keterangan Bambang DH ini penting karena merupakan walikota pengganti Pak Sunarta yang digadang mengetahui aliran dana YKP.

"Beliau sebagai wali kota dulu pengganti dari Pak Sunarta minimal pasti banyak pengetahuannya tentang kasus ini," kata Didik.

Satgas Anti Judi Pilkades Serentak 2019 Dibentuk, Polisi Siap Tangkap Penjudi di Bojonegoro

Pasutri Asal Lamongan ini Tawarkan Jasa Seks Menyimpang, Tarifnya Rp 3 Juta Sekali Kencan

Kasus Dugaan Korupsi YKP, Kejati Jatim Akan Panggil Mantan Wali Kota Surabaya Bambang DH Pekan Depan

Sebelumnya, kasus korupsi YKP dan PT YEKAPE pernah beberapa kali mencuat. Di tahun 2012, DPRD Kota Surabaya pernah melakukan hak angket dengan memanggil semua pihak ke DPRD. Saat itu pansus hak angket memberikan rekomendasi agar YKP dan PT. YEKAPE diserahkan ke Pemkot Surabaya, karena memang keduanya adalah aset Pemkot. Namun pengurus YKP menolak.

Berdasarkan dokumen, menurut Aspidsus Kejati Jatim Didik Farkhan, Yayasan Kas Pembangunan (YKP) dibentuk oleh Pemkot Surabaya tahun 1951. Seluruh modal dan aset awal berupa tanah sebanyak 3.048 persil tanah atau surat ijo berasal dari Pemkot. Tahun 1971 juga ada suntikan modal Rp 15 juta dari Pemkot.

Bukti YKP merupakan milik Pemkot, terbukti sejak berdiri, Ketua YKP selalu dijabat rangkap oleh Wali kota Surabaya. Hingga tahun 1999, YKP dijabat Walikota Sunarto.

Sementara lantaran ada ketentuan UU No. 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah yang menyebut Kepala Daerah tidak boleh rangkap jabatan, akhirnya tahun 2000 Wali kota Sunarto mengundurkan diri dan menunjuk Sekda Yasin sebagai ketua.

Namun, tiba-tiba tahun 2002, wali kota Sunarto menunjuk dirinya lagi dan 9 pengurus baru memimpin YKP. Sejak saat itu pengurus baru itu mengubah AD/ART dan secara melawan hukum memisahkan diri dari Pemkot.

"Padahal sampai tahun 2007 YKP masih setor ke Kas daerah Pemkot Surabaya. Namun setelah itu YKP dan PT YEKAPE yang dibentuk YKP berjalan seolah diprivatisasi oleh pengurus hingga asetnya saat ini berkembang mencapai triliunan rupiah," ujar Didik.

Didik menyebut kasus korupsi YKP merupakan kasus terbesar yang pernah ditangani Kejati. "Ini korupsi yang nilainya mencapai triliunan rupiah. Ini rekor terbesar," kata mantan Kajari Surabaya.

Penulis: Samsul Arifin
Editor: Yoni Iskandar
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved