Pemprov Jatim Siapkan Subsidi SPP Rp 1,6 Juta Pertahun untuk SMA/SMK Swasta, 68 Tak Ajukan

Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyiapkan program Gratis dan Berkualitas (TisTas) yang memberikan SPP gratis bagi sekolah SMA SMK negeri

Pemprov Jatim Siapkan Subsidi SPP Rp 1,6 Juta Pertahun untuk SMA/SMK Swasta, 68 Tak Ajukan
SURYA/FATIMATUZ ZAHROH
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, saat meninjau langsung jalannya sistem IT PPDB SMA/SMK negeri Jawa Timur yang ada di Jurusan Teknik Informasika ITS Surabaya, Kamis (20/6/2019) dini hari. 

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyiapkan program Gratis dan Berkualitas (TisTas) yang memberikan SPP gratis bagi sekolah SMA SMK negeri dan memberikan subsidi SPP untuk SMA SMK swasta.

Dengan subsidi SPP bagi sekolah SMA SMK swasta, maka orang tua siswa bakal membayar SPP dengan jumlah sebesar selisih antara kewajiban SPP dari sekolah dengan besaran subsidi yang diberikan oleh Pemprov Jawa Timur.

Sebab subsidi yang diberikan Pemprov bagi SMA SMK swasta di Jawa Timur diberikan berdasarkan indeks. Ada yang jumlahnya lebih kecil daripada besaran SPP yang diwajibkan sekolah, serta ada pula yang besaran subsisi yang diberikan justru lebih besar dibandingkan SPP yang diwajibkan sekolah pada siswa.

Meski ada program pemberian subsidi SPP bagi SMA SMK swasta Jawa Timur, namun nyatanya ada banyak sekolah yang tidak mengajukan atau menolak pemberian subsidi dari Pemprov Jawa Timur.

Sebagaimana disampaikan oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, di Jawa Timur ada sebanyak 68 sekolah SMA SMK swasta di Jawa Timur yang tidak mengajukan menerima subsidi SPP ini.

"Jadi untuk sekolah SMA dan SMK swasta memang sistemnya subsidi. Bagi yang akan menerima program ini dipersilahkan mengajukan. Pengajuannya ke kita sudah lama. Di Jatim ada 68 sekolah yang tidak mengajukan," kata Khofifah, Senin (24/6/2019).

Disampaikan gubernur perempuan pertama di Jawa Timur ini, besaran subsidi yang diberikan untuk sekolah swasta ini adalah sekitar Rp 1,6 juta per tahun per siswa. Anggaran ini diberikan dari anggaran pendidikan dari APBD Provinsi Jawa Timur.

Lebih lanjut, terkait sekolah yang tidak mengajukan subsidi dari Pemprov disampaikan Khofifah adalah sekolah-sekolah swasta yang 'prestisius'. Salah satunya adalah sekolah dimana Khofifah menjadi Ketua Yayasannya, yaitu Sekolah Khadijah.

Pelaku Curanmor Dibekuk Polsek Sedati Sidoarjo, Polisi Ungkap Kronologi Pencurian Motor Korban

Lebih dari 400 Warga Pacitan Terkena Hepatitis A, Dinkes Jatim Turun Tangan Sosialisasi Hidup Bersih

Kasus YKP Surabaya, Kejati Jatim akan Panggil Mantan Wali Kota Surabaya Bambang DH Besok

Sebagai ketua yayasan, Khofifah menyebutkan bahwa ada alasan tersendiri bagi sekolahnya untuk tidak mengajukan untuk menerima bantuan subsidi ini. Yaitu karena sekolahnya sudah menarik besar SPP dari siswanya.

"Kalau sekolah yang saya menjadi ketua yayasannya, tidak mengajukan menerima subsidi ini karena SPP di sekolah kami sudah di atas Rp 1,5 juta. Jadi kami merasa bahwa biarlah subsidi itu diberikan pada sekolah yang lebih membutuhkan," tegas Khofifah kepada Tribunjatim.com.

Di sisi lain, Khofifah mengatakan bahwa cukup banyak sekolah yang menerima subsisi dengan jumlah lebih besar dibandingkan SPP mereka wajibkan bagi siswanya. Bagi sekolah tersebut diminta Khofifah untuk mengembalikan surplus dari subsidi tersebut untuk kebaikan bagi siswa. Baik dalam bentuk perbaikan fasilitas maupun layanan pendidikan.

Di sisi lain, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Hudiyono. Ia menegaskan bahwa subsidi yang diberikan Pemprov Jawa Timur berdasarkan indeks di masing-masing wilayah di Jawa Timur. Dari indeks yang ada baru diketahui berapa subsidi yang didapatkan di masing-masing sekolah.

"Ada sekolah yang SPP nya Rp 135 ribu per bulan. Tapi misalnya diberikan subsidi Rp 125 ribu. Nah selisihnya ditanggungkan ke orang tua. Tapi juga ada yang dapat subsidi Rp 185 ribu padahal SPP nya Rp 125 ribu, maka selisihnya harus digunakan sekolah untuk peningkatan mutu siswanya," tegas Hudiyono.

Untuk sekolah negeri dikatakan Hudiyono sudah tidak ada tarikan lagi dengan adanya TisTas ini. Namun jikalau untuk sekah swasta yang masih menarik biaya di sekolah maka harus bergantung pada kesepakatan bersama komite sekolah. (Fatimatuz Zahroh/Tribunjatim)

Penulis: Fatimatuz Zahroh
Editor: Yoni Iskandar
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved