Ratusan Nelayan Probolinggo Tolak Kerusuhan, Deklartasi Damai Jelang Putusan MK

TRIBUNJATIM.COM, PROBOLINGGO - Ratusan nelayan di Kota Probolinggo ramai - ramai mendeklarasikan diri untuk menyambut hasil sidang putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019, Selasa (25/6/2019).

Dalam deklarasi ini, nelayan Kota Probolinggo menolak segala bentuk aksi yang bisa mengganggu apapun hasil keputusan hakim MK terkait sengketa Pilpres yang sudah berjalan sejak awal bulan kemarin.

Rencananya, MK akan memutuskan hasil sidang sengketa ini, Kamis (27/6/2019) mendatang. Hasil ini diumumkan lebih awal, alias maju sehari dari rencana awal pada Jumat mendatang.

Deklarasi ini dilaksanakan di tengah lautan. Ini merupakan bentuk dukungan dari pesisir pantura kawasan Kota Probolinggo terhadap proses demokrasi yang sudah berjalan selama ini.

Para nelayan berkumpul di pelabuhan Tanjung Tembaga, Kota Probolinggo dengan membawa sepanduk tentang penolakan aksi kerusuhan menjelang putusan MK.

• Isyroqi Tunanetra Asal Mojokerto Hafal 30 Juz Al Quran, Khofifah Berangkat ke Pontianak Ikuti STQH

• Penjual Rujak Cingur di Wiguna Surabaya Punya Program Baru, Mella Mau Pindah Lapaknya

• Ditinggal Interview, Motor Warga Surabaya ini Nyaris Raib, Dua Residivis ini Kepergok Dihajar Massa

Koordinator nelayan Zainul Fathoni mengatakan, para nelayan kompak akan damai menjelang putusan MK. Ia menyadari bahwa nelayan di sini memiliki pilihan berbeda dalam Pilpres kemarin.

Akan tetapi, ia dan teman nelayan lainnya sepakat untuk tidak melakukan aksi yang bisa berujung pada aksi anarkis seperti pada 21-22 Mei kemarin di Jakarta.

"Pemilu sudah selesai tidak perlu dipersoalkan kembali, apalagi sampai terjadi kerusuhan," katanya kepada Tribunjatim.com.

Selain itu, Fatoni juga meminta kepada para nelayan untuk tidak terprovokasi atas semua isu pemilu yang berkembang saat ini.

Para nelayan meminta masyarakat untuk menghormati semua keputusan sengketa pilpres di Mahkamah Konsitusi (MK) yang akan di putus 27 Juni besok.

"Jadi semua proses politik kita serahkan kepada MK, apapun hasilnya," jelasnya kepada Tribunjatim.com.

Fatoni juga berharap, nelayan tidak ikut soal sengekata pilpres. Bahkan dia sepakat, bersama nelayan lainnya untuk tetap bekerja sesuai dengan kesehariannya.

"Kalau nelayan tetap semangat untuk bekerja demi memperjuangkan kehidupan keluarganya. Kalau masalah pemilu siapapun presidennya kami tetap akan mengikuti hasil keputusan MK," tegasnya. (lih/Tribunjatim)